PPATK dan Bawaslu Bekerjasama untuk Awasi Dana Kampanye

Selain itu, tingginya biaya politik menimbulkan tingginya resiko politik uang.

PPATK dan Bawaslu Bekerjasama untuk Awasi Dana Kampanye
TRIBUNJAKARTA.COM/YANUAR NURCHOLIS MAJID
Beberapa pejabat PPATK dan Bawaslu saat menghadiri penandatangan MOU di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menandatangani kesepakatan terkait pemilihan umum tahun 2018 dan 2019.

"Hari ini kita bersama Bawaslu memperbarui MOU yang sudah ada sebelumnya terkait Pilkada, Pileg, dan Pilpres," ujar Kiagus Ahmad Badaruddin, Ketua PPAT, saat dijumpai di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018). 

Baca: Motif Pembunuhan Satu Keluarga Tangerang

Menurut PPATK pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres memunculkan titik-titik kerawanan sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.

"Kerawanan bisa berasal dari potensi politik uang dan sumbangan dana kampanye, yang keduanya perlu mendapatkan perhatian khusus," ujar

Selain itu, tingginya biaya politik menimbulkan tingginya resiko politik uang.

Baca: Rayakan Ulang Tahun Pernikahan, Rachel Venny Diberi Kue Tingkat Dengan Gulungan Uang, Netter Mau

Sehingga ruang lingkup pengawasan PPATK di penyelenggaraan pemilu yaitu penghimpunan, penggunaan dan atau dana kampanye peserta pemilu serta pelaksanaan tahapan pemilu.

"Sehingga, kita menjadi semakin kuat dengan bekerja sama dengan Bawaslu mengingat peran Bawaslu sangat penting dalam pengawasan pemilu,"

PPATK akan mematau secara pro aktif Rekening Pasangan Calon, Rekening Khusus Dana Kampaye (RKDK) dan Rekening Partai Politik (Parpol) pengurus dan Tim Sukses yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Kurniawati Hasjanah
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help