Ketua DPR Janji Dorong Kemendikbud Perhatikan Nasib Guru Honorer

"Saya akan meminta Komisi X DPR untuk mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperjuangkan nasib GTT, PTT dan honorer."

Ketua DPR Janji Dorong Kemendikbud Perhatikan Nasib Guru Honorer
istimewa  
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kebumen    

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo berjanji parlemen akan akan memberikan perhatian penuh terhadap nasib guru tidak tetap (GTT), pegawai tidak tetap (PTT) dan honorer.

Selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) tersandera Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005, yang melarang pengangkatan guru honorer.

Saat melakukan kegiatan Reses Ketua DPR di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Selasa malam (27/2/2018), Bamsoet meyakinkan dirinya akan meminta komisi X dan komisi II di parlemen untuk memperjuangkan nasib GTT, PTT dan honorer.

Pernyataan ini disampaikan Bamsoet menanggapi aspirasi disampaikan perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kebumen mengenai nasib GTT, PTT dan honorer.

“Saya akan meminta Komisi X DPR untuk mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperjuangkan nasib GTT, PTT dan honorer. Saya juga akan meminta Komisi II DPR untuk mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) segera memberi kepastian nasib jutaan GTT, PTT dan honorer di Indonesia," kata Bamsoet, Rabu (28/2/2018).

Di hadapan perwakilan para guru yang hadir saat kegiatan reses di kantor DPD Partai Golkar Kebumen ini, Bamsoet mengungkapkan keprihatinannya terhadap status GTT, PTT dan honorer.

Hingga kini nasib GTT, PTT dan honorer masih sangat tidak jelas. Padahal, hampir di seluruh wilayah Indonesia masih banyak kekurangan guru PNS.

"Saya sangat prihatin dengan nasib GTT, PTT dan honorer yang hingga kini memang masih tidak jelas. Di satu sisi kita kekurangan guru PNS, di sisi lain pemerintah tidak mau mengangkat GTT, PTT dan honorer menjadi guru PNS," katanya.

Disampaikan Bamsoet, informasi diterimanya, di kabupaten Kebumen masih banyak sekolah yang kekurangan Guru PNS. Kekurangan guru PNS di Kabupaten Kebumen bahkan mencapai sekitar 2.500 orang. 

Untuk mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan, tiap sekolah merekrut GTT, PTT dan honorer. Hal ini dilakukan untuk mencukupi standar pelayanan minimal pendidikan.

"Saya sudah berbicara dengan wakil bupati Kebumen terkait dengan GTT, PTT dan honorer. Akan tetapi, keberadaan GTT, PTT dan honorer tidak diakui oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan alasan melanggar PP no 48 tahun 2005 yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya,” jelas Bamsoet.

“Larangan itu yang menyebabkan Pemkab Kebumen tidak mau mengakui keberadaan GTT, PTT dan honorer. Disini kendala yang kita jumpai," tambanhnya.

Aspirasi lain yang disampaikan perwakilan PGRI kepada Bamsoet yaitu mengenai sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh LPTK. Hanya saja untuk bisa mendaftar sebagai peserta Pendidikan Profesi Guru harus mempunyai surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.

"Bupati/walikota sekali lagi mengaku tersandera Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2005, yang melarang pengangkatan guru honorer. Mereka tidak berani melanggar aturan," kata mantan ketua Komisi III ini. 

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help