Pilkada dan Pemilu 2019 Diharapkan Cerminkan Demokrasi Berkualitas

"Politik uang dan transaksional di pilkada bupati, walikota dan gubernur sangat tinggi. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah mengkhawatirkan."

Pilkada dan Pemilu 2019 Diharapkan Cerminkan Demokrasi Berkualitas
istimewa  
Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kebumen    

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyoberharap Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.

Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan Pilkada Serentak tahun ini lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

"Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas," kata Bamsoet dalam keterangan yang diterima Warta Kota, Rabu (28/2/2018).

Bamsoet menilai ada baiknya dibahas kemungkinan ke depannya pemilihan kepala daerah, mulai dari bupati, walikota hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung.

"Kita ketahui politik uang dan transaksional di pilkada bupati, walikota dan gubernur sangat tinggi. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah mengkhawatirkan. Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus. Hal ini jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut," kata Bamsoet

Dirinya berharap, masyarakat dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal yaitu dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi. "Pelaksanaan Pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuh-kembangkan demokrasi yang berkualitas," kata Bamsoet.

Menurutnya, ada beberapa daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu SARA. Pastinya, semua parpol akan all out mengkampanyekan pasangan calon yang diusungnya kepada masyarakat.

"Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat yang dapat menimbulkan ancaman keamanan," ujarnya.

Bamsoet menegaskan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pilkada dan hamonisasi dengan peraturan perundangan yang terkait.

"Langkah-langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak perlu disiapkan. DPR telah bekerjasama dengan lembaga pemerintah lain seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda pelaksaanan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan lancar," katanya.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help