Jimly Asshiddiqie Sebut Calon kepala Daerah Tersangka Sebelum Pilkada Bermula dari Kasus Ahok

Namun, katanya, semuanya menjadi kacau dan tidak diindahkan sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka

Jimly Asshiddiqie Sebut Calon kepala Daerah Tersangka Sebelum Pilkada Bermula dari Kasus Ahok
TRIBUNNEWS/SENO TRI SULISTIYONO
Jimly Asshiddiqie 

TRIBUNJAKARTA.COM, KALIBATA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menangguhkan penetapan tersangka sampai Pilkada 2018 selesai, jika ada calon kepala daerah yang tersangkut kasus pidana.

Menurut Jimly yang juga Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hal itu diperlukan agar antara politik dan hukum tidak dicampuradukkan, serta hukum tidak menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan di pilkada.

Baca: Hasil Liga Champions Pekan Ini: Ini Tim yang Lolos ke Perempat Final Karena Kenyang Pengalaman

Jimly mengatakan, imbauan itu sudah disampaikan sejak zaman Kapolri dijabat Jenderal (Purn) Badrodin Haiti pada 2015 silam.

Namun, katanya, semuanya menjadi kacau dan tidak diindahkan sejak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama sebelum Pilkada Jakarta 2017 dilakukan.

Baca: 2 Kesalahan Besar Penyebab Tottenham Hotspur Kalah dari Juventus dan Tersingkir

"Seharusnya pilkada dulu, jangan ditetapkan tersangka dulu, supaya hukum dan politik tidak campur aduk. Itu maksud surat edaran Kapolri Badrodin Haiti beberapa tahun lalu. Tapi gara-gara Ahok dinyatakan tersangka jadi kacau semua," tutur Jimly.

"Semua orang tuntut penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, tanpa pandang konteks, dewi keadilan seperti buta kepada kondisi sekitarnya," ucap Jimly ketika ditemui di Kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Baca: Takluk di Kandang, Manchester City Tetap Lolos ke Perempat Final

Jimly mengatakan, sejak 2009 hukum pidana kerap digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan lawan politik, termasuk dengan tuduhan dugaan pemalsuan ijazah.

"Sejak tahun 2009 banyak sekali kasus penetapan tersangka atas calon kepala daerah karena ijazah palsu. Seseorang sudah profesor tapi ijazah SD bermasalah, dengan berbagi bukti lawan politiknya langsung melaporkan ke polisi, dan celakanya polisi langsung menetapkan tersangka," paparnya.

"Elektabilitasnya langsung jebol, langsung kalah, sejak saat itu hukum pidana menjadi alat politik, itu yang harus dicegah. Di kalangan pebisnis saja hukum pidana menjadi alat memenangkan perkara perdata, adapalagi politik," sambungnya. (Rizal Bomantama)

Editor: Erik Sinaga
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help