Ungkap 90 Persen Kandidat Kepala Daerah Petahana Diduga Korupsi, Agus Rahardjo Dianggap Belum Matang

"Kalau bicara akan, sebagai penegak hukum, berarti dia belum matang. Hukum itu pasti," kata Sekjen PPP, Arsul Sani

Ungkap 90 Persen Kandidat Kepala Daerah Petahana Diduga Korupsi, Agus Rahardjo Dianggap Belum Matang
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua KPK Agus Rahardjo melihat aksi teatrikal Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8/2017). Aktivis mendesak KPK memberhentikan Aris Budiman karena melanggar perintah Pimpinan KPK untuk datang dan memberikan keterangan di Pansus Angket DPR. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo tentang adanya 90 persen kepala daerah petahana peserta Pilkada Serentak 2018 diduga kuat korupsi dan akan jadi tersangka, kini menjadi sorotan.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai pernyataan itu memperlihatkan ketidakmatangan penegak hukum.

Bagi dia, seharusnya penegak hukum menyampaikan kepada publik sesuatu yang sudah pasti.

"Kalau bicara akan, sebagai penegak hukum, berarti dia belum matang. Hukum itu pasti. Hukum itu bicara hari ini, bukan besok yang baru akan terjadi. Tidak bisa seperti itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (7/3/2018) kemarin.

Arsul justru menilai Agus Rahardjo selaku pimpinan KPK melakukan politisasi proses hukum dengan menyampaikan informasi tersebut kepada publik.

Tonton juga:

Menurutnya, jika telah memperoleh dua alat bukti yang cukup suatu tindak pidana korupsi calon kepala daerah, maka KPK seharusnya mengumumkannya. Namun, yang terjadi sebaliknya. "Kalau iya, benar. Kalau tidak?" ujarnya.

Arsul sani menilai pimpinan KPK tidak belajar dari pengalaman saat menyampaikan informasi banyaknya daerah yang diberi tanda merah alias wilayah rawan korupsi. Sebab, tidak ada kejelasan dan tindak lanjut setelahnya.

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie sependapat dengan sikap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian agar penegak hukum tidak memproses hukum calon kepala daerah yang dilaporkan melakukan tindak pidana tertentu selama penyelanggaraan Pilkada Serentak 2018.

Menurutnya, pihak KPK kurang tepat mengumumkan potensi tersangka para calon kepala daerah yang sudah ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

Halaman
123
Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help