Menolak Bertanggung Jawab, Namun Setya Novanto Akui ada Pembagian Uang e-KTP

TRIBUNJAKARTA.COM, KEMAYORAN- Terdakwa Setya Novanto mengklaim tidak ikut campur dalam perencanaan hingga pembagian uang hasil korupsi proyek e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR.

Oleh karena itu, Novanto merasa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Baca: Demi Jadi Polisi, Calon Siswa Bintara Ini Gunakan Kartu Keluarga Palsu

Hal itu dikatakan mantan Ketua DPR itu dalam sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4/2018).

"Kesepakatan Irman, Andi, dan Ketua Komisi II DPR pada saat itu adalah di luar tanggung jawab saya. Apalagi, dilakukan sebelum Andi kenalkan saya dengan Irman," ujar Novanto.

Menurut Novanto, sejak awal telah terjadi pembahasan soal bagi-bagi uang proyek e-KTP untuk anggota DPR.

Baca: Polisi Berpangkat AKP Ini Punya Penghasilan Rp 500 Juta Dari Hasil Beternak Ikan Gurame

Hal itu disepakati oleh Irman yang menjabat direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Burhanudin Napitupulu yang saat itu menjabat ketua Komisi II DPR.

Pertemuan perihal kesepakatan itu dilakukan pada Februari 2010. Adapun maksud pembagian uang itu guna memperlancar pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR.

Baca: Keluarga Ojek Online yang Ditabrak Mobil BMW: Pemeriksaan Dokter Jadi Pertimbangan Upaya Hukum

Salah satunya agar DPR menyetujui perubahan sumber pendanaan yang semula dari pinjaman hibah luar negeri menjadi rupiah murni.

Menurut Novanto, kesepakatan itu juga diketahui Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini.

"Pada pokoknya, pihak yang akan berikan fee pada anggota DPR guna memperlancar persetujuan adalah Andi Narogong," kata Novanto.

Novanto sebelumnya dituntut jaksa KPK dengan pidana penjara selama 16 tahun dan membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.