Usai Bertemu DPR, Pemerintah Akan Putuskan Larangan Mantan Narapidana Jadi Caleg

Tjahjo berpendapat, aturan itu berpotensi memberikan ketidakadilan. Sebab, tindak pidana tidak melulu tindak pidana korupsi.

Usai Bertemu DPR, Pemerintah Akan Putuskan Larangan Mantan Narapidana Jadi Caleg
ISTIMEWA
Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Pemerintah belum menentukan apakah setuju atau tidak mengenai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan aturan larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif 2019.

"Belum. Pemerintah menunggu DPR dulu. Kami akan membicarakannya dengan DPR dulu," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca: Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Novanto: Saya dari Kos-kostan Menuju Pesantren

Tjahjo berpendapat, aturan itu berpotensi memberikan ketidakadilan. Sebab, tindak pidana tidak melulu tindak pidana korupsi.

Ada tindak pidana lain yang juga dikategorikan kejahatan luar biasa. Sementara, fokus KPU hanya pada calon legislator mantan narapidana kasus korupsi saja.

Baca: Kepada Hakim, Fredrich Yunadi Mengaku Benjolan Segede Bakpao di Dahi Novanto Bersumber dari Ajudan

Apalagi, Tjahjo berpendapat, apabila seseorang sudah menjalankan hukuman sesuai vonis, maka proses hukum terhadap dia telah selesai dan dia diperbolehkan kembali ke lingkungan masyarakat, salah satunya dengan menjadi calon legislator.

"Pemahaman saya, jika seseorang yang sudah menjalani hukuman kan berarti sudah lunas. Tapi ada pertimbangan politik tadi. Mari kita lihat saja nanti. Ini kan masih menimbulkan pro kontra," ujar Tjahjo.

Namun, Tjahjo menegaskan, pendapat resmi pemerintah baru akan didapat setelah berkomunikasi dengan DPR RI.

Baca: Gantung Diri, Kasman Tulis Surat Wasiat Bahwa Rambutnya Rontok dan Susah Tumbuh Kembali

Halaman
12
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help