Media Sosial Jadi Ajang Penyebaran Gosip, Pemerintah Kenakan Pajak Rp 750 per Hari

Presiden Uganda, Yoweri Museveni berdalih langkah ini dilakukan karena media sosial telah menjadi wadah penyebaran gosip.

Media Sosial Jadi Ajang Penyebaran Gosip, Pemerintah Kenakan Pajak Rp 750 per Hari
Tribunnews.com
Media Sosial 

TRIBUNJAKARTA.COM, UGANDA- Pemerintah Uganda menerapkan pajak bagi warganya yang mengakses media sosial. Pajak yang ditetapkan sebesar 200 shilling Uganda atau berkisar Rp 750 per hari. Aturan pajak akses media sosial tersebut berlaku sejak mulai bulan Mei lalu.

Hanya ada dua pilihan legal bagi warga Uganda, membayar pajak media sosial dengan taat atau mendapat pemblokiran akses ke seluruh situs dan aplikasi media sosial, serta platform voice call.

Warga Sudah Mencurigai Gerak-gerik Penusuk dan Penembak Ibu Hamil di Tangerang

Presiden Uganda, Yoweri Museveni berdalih langkah ini dilakukan karena media sosial telah menjadi wadah penyebaran gosip. Istilah gosip yang disebut Museveni merujuk pada opini, praduga, dan penghinaan yang ditujukan untuk pemerintah.

Dalam suratnya ke Kementerian Keuangan Uganda, Musaveni menyebut jika pajak media sosial bisa menjadi sumber pajak negara sekaligus mengurangi utang luar negeri.

Setali tiga uang, Musaveni mendapat dukungan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Uganda, Frank Tumwebaze yang megatakan bahwa uang pajak akan membantu pemerintah untuk lebih banyak lagi berinvestasi dalam infratruktur broadband.

Sandiaga Sebut Kota Tua Ditolak Jadi Warisan Dunia oleh Unesco Karena Ada Reklamasi

Pemerintah Uganda berharap mendapat pemasukan tambahan sebesar 100 juta dollar (sekitar Rp 1,4 triliun) dari pajak media sosial.

Uganda sendiri memiliki 41 juta penduduk dengan 17 juta diantaranya merupakan pengguna internet aktif. Beberapa perusahaan telekomunikasi pun telah memasang harga khusus pajak kepada para pelanggannya.

Sehingga pelanggan harus membayar lebih, yaitu harga paket kuota internet ditambah pajak media sosial.

Kepada Quartz, yang dihimpun KompasTekno, Kamis (5/7/2018), operator jaringan tidak membutuhkan teknologi baru atau bantuan eksternal untuk menerapkan sistem "pajak atau blokir" pada layanan media sosial yang "berbayar".

Meski mudah saja menerapkan sistem "pajak atau blokir", nyatanya kebijakan ini menimbulkan dilema bagi perusahaan penyedia layanan ISP besar di Uganda.

Halaman
12
Editor: Erik Sinaga
Sumber: KOMPAS
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved