Hendak Geruduk Gedung Dibaleka II, Puluhan Orang Tua Murid di Depok Dihalau Satpol PP

Sekira 60 orang tua murid pendaftar jalur Keluarga EKTM menggeruduk Balai Kota Depok untuk menanyakan alasan anaknya tidak diterima di SMPN.

Hendak Geruduk Gedung Dibaleka II, Puluhan Orang Tua Murid di Depok Dihalau Satpol PP
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Puluhan orang tua murid yang melakukan aksi demo di Balai Kota Depok, Pancoran Mas, Depok, Rabu (11/7/2018). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Sekira 60 orang tua murid pendaftar jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (EKTM) menggeruduk Balai Kota Depok untuk menanyakan alasan anaknya tidak diterima di SMPN.

Karena hanya ditemui oleh Kasi Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Depok Diah Haerani.

Mereka merasa aksi protes yang dilakukan tidak dihargai oleh Pemkot Depok.

Ini Harapan Haji Lulung Untuk Ahok Jika Bebas Bulan Depan

Dampaknya, mereka bergerak dari pelataran pintu gerbang ke arah gedung Dibaleka II tempat Dinas Pendidikan berada.

Namun mereka dihadang oleh puluhan personel Satpol PP Kota Depok yang segera menutup pagar sebelum gedung Dibaleka II tempat kantor Dinas Pendidikan berada di lantai empat.

"Mohon tenang ibu-ibu, Pemkot Depok akan mengusahakan agar anak ibu bersekolah. Sekarang Kepala Dinas Pendidikan sedang tidak ada," kata Kabid Transmastibum Satpol PP Kota Depok Kusumo kepada massa di Pancoran Mas, Depok, Rabu (11/7/2018).

Mendengar pernyataan Kusumo itu massa setempak berteriak 'Bohong, Pemkot tidak tanggung jawab!'

Meski tidak sampai ricuh, mereka menyatakan akan membawa kasus ini kepada pemerintah pusat.

"Sekolah negeri itu haknya orang tidak mampu karena yang membiayai pemerintah. Kalau bukan untuk kami lalu untuk siapa," teriak seorang perempuan.

Tiga Kasus Kejahatan Jalanan Diungkap Polres Jakarta Utara di Operasi Cipkon 2018

Sejumlah poster protes yang dibawa massa tampak menjadi perhatian bagi warga yang sedang mengurus keperluan di Pemkot Depok.

Beberapa poster di antaranya bertuliskan "Menolak siswa miskin di SMP Negeri di Depok bertentangan dengan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru".

Mereka menyebut Pemkot Depok melakukan kesalahan karena menetapkan batas maksimal 20 persen bagi jumlah pendaftar yang diterima di SMPN.

Menurut mereka ketentuan 20 persen itu merupakan batas minimal bagi pendaftar yang dapat diterima di SMPN.

Penulis: Bima Putra
Editor: Ilusi Insiroh
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help