Soal Sistem Zonasi, Mendikbud : Permendikbud Tidak Boleh Bertentangan Dengan PP

Dengan demikian, yang lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan adalah calon siswa rumahnya paling dekat dengan sekolah.

Soal Sistem Zonasi, Mendikbud : Permendikbud Tidak Boleh Bertentangan Dengan PP
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Mendikbud Muhadjir Effendi (kemeja putih) bersama Gubernur DKI Anies baswedan (batik biru) di SMKN 26 Jakarta Timur. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti

TRIBUNJAKARTA.COM, SENAYAN - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagai upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

Sistem zonasi, menurut Pendidikan dan Kebudayaan'>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem sebelumnya, yakni sistem rayonisasi.

Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik.

Dementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Dikabarkan Pernah Jabat Ketua OSIS SMA 70 Jakarta, Eni Saragih Rajin Beri Les Privat Gratis

Dengan demikian, yang lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan adalah calon siswa rumahnya paling dekat dengan sekolah.

Akan tetapi, mengingat kondisi geografis setiap daerah yang berbeda, Mendikbud menyampaikan bahwa penetapan zonasi tidak dapat dibuat dengan standar nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

"Pemerintah daerah dapat menyusun penetapan zonasi sesuai kondisi yang ada, dengan prinsip mendekatkan jarak rumah siswa ke sekolah tanpa menggunakan nilai sebagai indikator seleksi," ujar Muhadjir dalam keterangan resminya, Jumat (13/7/2018).

Sejak jadi Anggota DPR, Eni Saragih Jarang Keluar Rumah dan Bergaul dengan Warga

Namun di awal penerapannya, tidak sedikit keluhan dari para orang tua siswa mengenai hitungan nilai oleh pihak sekolah yang dianggap merugikan calon siswa berprestasi.

Selain itu, ada masukan masyarakat agar pemerintah mengevaluasi sistem zonasi yang mulai diterapkan sejak tahun ajaran 2017/2018.

Menanggapi hal tersebut, Mendikbud, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa pada prinsipnya sistem zonasi adalah untuk lebih mendekatkan tempat tinggal siswa dengan sekolah, sehingga mekanismenya hanya menggunakan jarak bukan nilai.

Hak tersebut karena Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan'>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB merupakan pelaksanaan dari Pasal 53A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

"Peraturan ini bukan peraturan baru, karena Permendikbud itu tidak boleh bertentangan dengan PP," ujarnya.

Dalam penerapannya, sistem zonasi mendapat apresiasi dari masyarakat, selain sebagai upaya pemerintah untuk memeratakan pendidikan, ternyata juga dapat mengurangi kemacetan lalu lintas.

Penulis: Suci Febriastuti
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help