Akan Terapkan Ganjil Genap, Pengamat Transportasi Sebut Ada Syarat yang Harus Dipenuhi Pemkot Depok

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi dalam rencana penerapan ganjil genap di Jalan Raya Margonda, Depok.

Akan Terapkan Ganjil Genap, Pengamat Transportasi Sebut Ada Syarat yang Harus Dipenuhi Pemkot Depok
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA 
Kecamatan di Jalan Margonda Raya saat akhir pekan, Pancoran Mas, Depok, Kamis (31/5/2018). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi dalam rencana penerapan ganjil genap di Jalan Raya Margonda, Depok.

Yakni ketersediaan layanan angkutan umum guna menunjang mobilitas warga Depok bila kebijakan itu diterapkan di hari Sabtu dan Minggu.

"Sebelum penerapan layanan angkutan umum harus diperhatikan. Harus ditambah baik jaringan maupun sarananya. Tujuan kebijakan inikan mengalihkan pengendara pribadi ke angkutan umum. Sehingga jalan menjadi lancar," kata Djoko saat dihubungi wartawan di Sukmajaya, Depok, Jumat (10/8/2018).

Menurutnya, kebijakan ganjil genap hanya dapat diterapkan dengan baik selama Pemkot mampu menyediakan layanan transportasi yang memadai.

Djoko menyebut penerapan ganjil genap yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh penerapan yang baik.

"Penerapan ganjil genap di Jakarta itu contoh yang baik. Ditambah jaringan Transjakarta dan jumlah busnya. Jadi harus ada alternatif sehingga mobilitas warga tidak terganggu," jelasnya.

Sederet Momen Perpisahan Sandiaga Uno, Bingung Mobilnya Kecil dan Sandarkan Kepala di Bahu Kadishub

Simpan Ganja di Jok Motor, Pemuda Ini Diamankan Tim Pemburu Preman

Ini Fasilitas yang Didapat Volunteer Asian Games 2018

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan kajian kebijakan ganjil genap akan segera rampung.

Saat uji coba nanti, Dadang menuturkan akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Sat Lantas Polresta Depok.

"Kajian itu belum selesai sampai sekarang, dan bulan ini sedang tahap finalisasi. Setelah tahapan itu dilakukan, kemudian kita akan ekspose juga dengan Polres dan BPTJ," tutur Dadang.

Kebijakan ganjil genap ini merupakan solusi atas kemacetan di Jalan Raya Margonda saat hari libur.

Ia mengatakan Pemkot Depok tidak mungkin menambah volume lebar jalan yang merupakan jantung Kota Depok itu.

"Kita tak mungkin menerapkan kebijakan itu seminggu full penuh. Karena, pola pergerakan orang dari Depok itu di hari biasa 58 persen keluar, 42 persen di dalam. Sedangkan Sabtu, Minggu pergerakan orang mayoritas ada di dalam (Margonda), sehingga terjadi crowded. Disitulah fungsi pengaturan pemerintah harus hadir," ujarnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Ilusi Insiroh
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help