Pengamat Transportasi: Ada Syarat Harus Dipenuhi Pemkot Depok untuk Ganjil Genap

Ada syarat harus dipenuhi dalam rencana penerapan ganjil genap di Jalan Raya Margonda, Depok.

Pengamat Transportasi: Ada Syarat Harus Dipenuhi Pemkot Depok untuk Ganjil Genap
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA 
Kecamatan di Jalan Margonda Raya saat akhir pekan, Pancoran Mas, Depok, Kamis (31/5/2018). TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA  

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan ada syarat harus dipenuhi dalam rencana penerapan ganjil genap di Jalan Raya Margonda, Depok.

Syarat tersebut berupa ketersediaan layanan angkutan umum guna menunjang mobilitas warga Depok bila kebijakan ganjil genap diterapkan pada Sabtu dan Minggu.

"Sebelum penerapan layanan angkutan umum harus diperhatikan. Harus ditambah baik jaringan maupun sarananya," ujar Djoko di Depok, Jumat (10/8/2018).

Menurut dia tujuan kebijakan ganjil genap mengalihkan pengendara pribadi ke angkutan umum. 

Dikatakan Djoko, kebijakan ganjil genap hanya dapat diterapkan dengan baik selama Pemkot Depok mampu menyediakan layanan transportasi yang memadai.

Djoko menyebut penerapan ganjil genap yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh penerapan yang baik.

"Penerapan ganjil genap di Jakarta itu contoh yang baik. Ditambah jaringan Transjakarta dan jumlah busnya. Jadi harus ada alternatif sehingga mobilitas warga tidak terganggu," jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana mengatakan kajian kebijakan ganjil genap akan segera rampung.

Saat uji coba nanti, Dadang menuturkan akan bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Sat Lantas Polresta Depok.

"Kajian itu belum selesai sampai sekarang, dan bulan ini sedang tahap finalisasi. Setelah tahapan itu dilakukan, kemudian kita akan ekspose juga dengan Polres dan BPTJ," tutur Dadang.

Kebijakan ganjil genap ini merupakan solusi atas kemacetan di Jalan Raya Margonda saat hari libur.

Ia mengatakan Pemkot Depok tidak mungkin menambah volume lebar jalan yang merupakan jantung Kota Depok itu.

"Kita tak mungkin menerapkan kebijakan itu seminggu full penuh. Karena, pola pergerakan orang dari Depok itu di hari biasa 58 persen keluar, 42 persen di dalam. Sedangkan Sabtu, Minggu pergerakan orang mayoritas ada di dalam (Margonda), sehingga terjadi crowded. Disitulah fungsi pengaturan pemerintah harus hadir," ujarnya.

Penulis: Bima Putra
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved