Imbau Neno Warisman Pulang ke Jakarta, Wawan Purwanto: BIN Bertugas Jaga Marwah Konstitusi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Nasional (BIN) menyangkal tudingan tidak netral pada pemilihan presiden 2019.

BIN memastikan imbauan yang meminta Neno Warisman kembali ke Jakarta justru ditujukan untuk menjaga tegaknya aturan dan ketertiban di daerah.

Hal ini dikemukakan Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Wawan Hari Purwanto melalui keterangan pers, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurutnya, acara tour musik bertajuk #2019GantiPresiden di Riau yang rencananya dihadiri Neno Warisman, tidak memiliki izin dari pihak kepolisian daerah.

‎‎"BIN bertugas menjaga marwah konstitusi, demikian juga BINDA bertugas untuk tetap menjaga tegaknya aturan dan ketertiban di daerah," ujar Wawan.

Ia menegaskan, Neno Warisman pun tidak diperkenankan untuk menghadiri acara tersebut lantaran ketiadaan izin dari pihak kepolisian.

"KABINDA Riau selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.

Wawan menjelaskan, ‎imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban, yang tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut.

"Tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan, sehingga hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada ijin atas acara tersebut," paparnya.

‎

Terpisah, dilansir dari Kontan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie secara tegas menolak tindakan represif yang dilakukan terhadap gerakan #2019GantiPresiden.

"Meski kami adalah Partai yang paling pertama dan terdepan mendukung Bapak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode, tetapi kami menolak keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang,” tulis pria yang akrab disapa Ical tersebut, Senin (27/8/2018).

• Sanksi Bakal Didapat Kader Gerindra yang Masih Ributkan Kursi Wagub DKI

• Prabowo Setujui Wagub DKI Pengganti Sandiaga, PKS Beberkan Situasi Sebenarnya

Pernyataan ini terkait dengan deklarasi #2019GantiPresiden yang diinisiatori oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang juga dihadiri Neno Warisman selaku donator terbesar kampanye itu.

Ia menilai, tindakan penghadangan Neno Warisman saat menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru dan pengepungan terhadap Achmad Dani di Surabaya merupakan cara represif dan tindakan premanisme.

Hal ini tidak sejalan dengan iklim demokrasi serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat.