Polisi Pastikan Belum Akan Menahan Mantan Sekda Kota Depok Tersangka Korupsi

Polisi kemungkinan tidak akan menahan Harry Prihanto, tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka, setelah pemeriksan pada Rabu (12/9/2018).

Polisi Pastikan Belum Akan Menahan Mantan Sekda Kota Depok Tersangka Korupsi
TribunJakarta/Bima Putra
Tampak depan Satreskrim Polresta Depok tempat Harry Prihanto diperiksa penyidik, Rabu (12/9/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Polisi kemungkinan tidak akan menahan Harry Prihanto, tersangka kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka, setelah pemeriksan pada Rabu (12/9/2018).

Kali ini merupakan pemeriksaan pertama tersangka oleh penyidik Polresta Depok dan Polda Metro Jaya. Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 08.30 WIB dan hingga pukul 20.21 WIB belum kunjung selesai.

"Kemungkinan ditahan tidak ada, belum ada. Intinya boleh dipulangkan, memang tidak ditahan kok," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dihubungi wartawan dari Polresta Depok.

Perihal berapa total pertanyaan yang diajukan penyidik ke bekas Sekretaris Daerah Depok saat Nur Mahmudi Ismail menjabat wali kota Depok, Argo belum mengetahuinya.

Sementara ini ia belum berkoordinasi dengan Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto.

"Kalau soal berapa pertanyaan belum dijawab kapolres. Intinya pertanyaan seputar kasus pengadaan tanah yang dipertanyakan," ujarnya.

Sebagai informasi, Harry dan Nur Mahmudi yang berstatus tersangka sejak Senin (20/8/2018) tak memenuhi panggilan pekan lalu untuk menjalani pemeriksaan pertama.

Harry beralasan memiliki agenda pribadi di Cirebon selama satu pekan dan tidak bisa diwakilkan.

Sementara Nur Mahmudi beralasan sakit kepala setelah jatuh saat mengikuti lomba bola Voli 17 Agustus di lingkungan rumahnya dan belum pulih.

Penyidik Unit Tipikor Polresta Depok yang menangani kasus sejak 2017 ini telah memeriksa lebih dari 80 saksi.

Termasuk Ketua DPRD Hendrik Tangke Allo, Kadis PUPR Kota Depok Manto Djorghi dan sejumlah warga yang rumahnya terkena proyek pembebasan lahan.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan negara merugi hingga Rp 10,7 miliar.

Dana pembebasan lahan Jalan Nangka yang seharusnya dibebankan kepada pengembang apartemen Green Lake View justru menggunakan APBD Depok 2015.

Penulis: Bima Putra
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved