Kasus Korupsi

13 Jam Diperiksa, Bekas Sekda Depok Tersangka Korupsi Dicecar 171 Pertanyaan

Tersangka pembebasan lahan Jalan Nangka, Harry Prihanto, dicecar 171 pertanyaan oleh penyidik Unit Tipikor Polresta Depok dan Polda Metro Jaya.

13 Jam Diperiksa, Bekas Sekda Depok Tersangka Korupsi Dicecar 171 Pertanyaan
TribunJakarta.com/Bima Putra
Harry Prihanto (kiri) sehabis diperiksa di Polresta Depok, Rabu (12/9/2018) malam. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Tersangka pembebasan lahan Jalan Nangka, Harry Prihanto, dicecar 171 pertanyaan oleh penyidik Unit Tipikor Polresta Depok dan Polda Metro Jaya.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Harry Ahmar Ikhsan Rangkuti yang usai keluar dari ruang penyidik pukul 21.37 WIB.

"Ada 171 pertanyaan dari penyidik, yang jelas kita kooperatif. Kalau untuk peran dan yang lain silakan tanya penyidik," kata Ahmar di Mapolresta Depok, Rabu (12/9/2018).

Saat disinggung apakah menyangkal melakukan korupsi, bekas Sekretaris Daerah Depok saat Nur Mahmudi Ismail menjabat Wali Kota Depok itu enggan menjawab satupun pertanyaan wartawan.

Ia memilih diam dan mempersilakan pengacara mendampinginya sejak pukul 08.30 WIB hingga 21.37 WIB menjawab pertanyaan wartawan.

Ia hanya diam tertunduk sembari berjalan bersama Ahmar ke parkiran Rumah Sakit Mitra Keluarga tempatnya memarkir mobil.

Sementara Ahmar yang sempat menyebut bahwa ada kejanggalan dalam penetapan tersangka kliennya juga enggan berkomentar.

"Soal substansi nanti silakan tanya langsung ke penyidik. Yang jelas Pak Harry Sehat," ujarnya.

Harry hingga kini berstatus PNS dan tercatat sebagai staf ahli Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Depok.

Ia bersama bekas Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (20/8/2018) oleh Unit Tipikor Polresta Depok.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyatakan negara merugi hingga Rp 10,7 miliar.

Kerugian karena pembebasan lahan Jalan Nangka yang seharusnya dibebankan kepada pengembang apartemen Green Lake View justru menggunakan APBD Depok tahun 2015.

Penulis: Bima Putra
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved