Pilpres 2019

Ajukan Pakta Integritas Untuk Prabowo, GNPF Beri Syarat Ini Sebelum Dukung Tanpa Minta Jabatan

Yusuf Muhammad Martak menegaskan isi dari Pakta Integritas tidak disertai adanya permintaan jabatan dari GNPF.

Ajukan Pakta Integritas Untuk Prabowo, GNPF Beri Syarat Ini Sebelum Dukung Tanpa Minta Jabatan
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
(Kiri-kanan) Ketua Pengarah Panitia Ijtima Ulama Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Presiden PKS Sohibul Imam, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, dan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra berfoto bersama saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) Ulama, Yusuf Muhammad Martak menegaskan isi dari Pakta Integritas tidak disertai adanya permintaan jabatan dari GNPF.

Penandatanganan Pakta Integritas adalah bagian dari Ijtima Ulama.

Penandatanganan Pakta Integritas sendiri akan ditandatangani capres Prabowo Subianto.

Hal itu pun akan menjadi salah satu agenda utama dalam Ijtima Ulama II yang diselenggarakan di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Menurut Yusuf Muhammad Martak, penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai komitmen capres dan cawapres yang didukung untuk menjalankan rekomendasi Ijtima Ulama.

Bila pakta integritas itu ditandatangani, maka pasangan calon dinyatakan siap menjalankan rekomendasi Ijtima Ulama.

"Penandatanganan Pakta Integritas adalah bagian dari Ijtima Ulama, kalau ditandatangani berarti paslon siap jalankan rekomendasi Ijtima Ulama," jelas Yusuf Martak seperti dikutip dari laman Tribunnews.com.

Ia pun menerangkan bahwa tidak ada tawar menawar dalam penandatanganan Pakta Integritas itu.

"Kita tidak ada jual beli dan tawar menawar, kalau ditandatangani akan kami dukung, kalau tidak ya selamat jalan," imbuhnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan bahwa isi dari Pakta Integritas itu salah satunya adalah menginginkan jika Prabowo diberi mandat sebagai presiden.

Halaman
123
Penulis: Mohamad Afkar Sarvika
Editor: ade mayasanto
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved