Pilpres 2019

Djoko Santoso Ogah Tanggapi Niat Bawaslu Kaji Kegiatan Sandiaga Uno di Kampus

"Saya kira tidak mungkinlah, tinggal undangannya itu apa. Dia memberikan pencerahan tentang ekonomi," ujar Djoko Santoso.

Djoko Santoso Ogah Tanggapi Niat Bawaslu Kaji Kegiatan Sandiaga Uno di Kampus
TribunJakarta
Bakal Cawapres RI Sandiaga Uno saat memberi kata sambutan di acara perpisahan mahasiswa berkebutuhan khusus PNJ, pada Selasa (11/9/2018) di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPAYUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), akan mengkaji kegiatan yang dilakukan calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno di sejumlah universitas di Jawa Timur.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pemanfaatan kampus sebagai tempat kampanye, karena ada larangan penggunaan lembaga pendidikan untuk praktik politik praktis.

Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, mantan Panglima TNI Djoko Santoso tak bisa menanggapi hal tersebut, karena ia tak melihat sendiri kegiatan tersebut.

"Saya tidak bisa menanggapi, karena saya tidak lihat sndiri, tidak dengar sendiri yah. Saya tidak mau menanggapi, karena kalau tidak tahu sendiri, nanti salah lagi," ujar Djoko Santoso, Jumat (28/9/2018).

Namun, mantan Panglima TNI tersebut yakin bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sandiaga Uno di kampus-kampus bukanlah politik praktis, seperti yang dibicarakan banyak pihak.

Ia berujar bahwa kegiatan yang dilakukan Sandiaga Uno, hanyalah pemberian motovasi kepada para mahasiswa, dalam bidang kewirausahaan.

"Saya kira tidak mungkinlah, tinggal undangannya itu apa. Dia memberikan pencerahan tentang ekonomi," ujar Djoko Santoso.

Diketahui, selain fasilitas pendidikan, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintah juga menjadi lokasi yang dilarang untuk dijadikan tempat kampanye atau pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Banyak Foto Prabowo Hiasi Kediaman, Djoko Santoso: Wong Rumah Ku Dewe

Ini Hasil Rakor Terbatas BPN Prabowo-Sandi di Kediaman Djoko Santoso

Hal itu diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help