Dirut MRT Jakarta: Harga Tarif MRT Diusulkan Rp 8.500 Per 10 Kilo Meter

"Kalau Rp 15 ribu, kita enggak memberikan saran, untuk rata-rata kami nggak nyaranin. (Sebab) Terlalu tinggi. Usulan kami Rp 8.500 hingga Rp 10 ribu."

Dirut MRT Jakarta: Harga Tarif MRT Diusulkan Rp 8.500 Per 10 Kilo Meter
TRIBUNJAKARTA.COM/PEBBY ADE LIANA
Dirut PT MRT William Sabandar di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/10/2018). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - PT MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta masih membahas lebih lanjut, perihal tarif operasional yang akan diberlakukan untuk MRT Jakarta bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Utama PT MRT William Sabandar mengatakan, pihaknya telah mengusulkan tarif tiket MRT sebesar Rp.8500 per 10 kilometer.

Dimana, besaran tarif itu selanjutnya akan disesuaikan dengan jarak yang ditempuh.

"Usulan dari kita itu Rp 8.500 per 10 kilometer. Rata-rata Rp 8.500 itu by distance. Kalau lebih pendek, lebih murah. Kalau lebih panjang lebih mahal," kata William saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Menurut William, tarif tersebut ditentukan dari kerelaan masyarakat membayar tarif angkutan sesuai dengan fasilitas yang dirasakan.

Mulai dari aspek pelayanannya, hingga kenyamanannya, menjadi pembanding dalam perhitungan tarif.

"Kalau Rp 15 ribu, kita enggak memberikan saran, untuk rata-rata kami nggak nyaranin. (Sebab) Terlalu tinggi. Usulan kami Rp 8.500 hingga Rp 10 ribu," katanya.

Sebagai informasi, kereta MRT Jakarta ditargetkan akan beroperasi pada bulan Maret tahun 2019 mendatang.

Sejauh ini, Wiliam menjelaskan bahwa dirinya masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan Pemprov DKI. Sebab, menurutnya kini Pemprov DKI masih mempertimbangkan seluruh aspek teknis.

14 Negara Bantu Korban Gempa dan Tsunami, Dikawal TNI Hingga KPK Buka Kantor di Sulteng

Terjawab, Ini Penyebab Kolam Renang Puslatdiksarmil TNI AL Juanda Berombak Hingga Viral Media Sosial

"Itu Pemprov sedang bekerja secara teknis. Saya enggak terlalu tahu secara teknis. Jadi itu keputusannya tergantung Pemprov. Karena Rp.8500 itu berdasarkan kerelaan membayar masyarakat, itupun harus disubsidi. Jadi kalau harganya makin rendah, subsidinya makin tinggi," katanya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help