63 Persen Pejabat OPD Pemkot Tangerang Selatan Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan

Kunto Ariawan, mengatakan, sampai saat ini, 67 persen dari 200 pejabat itu, belum menyerahkan LHKPN.

63 Persen Pejabat OPD Pemkot Tangerang Selatan Belum Serahkan Laporan Harta Kekayaan
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Plt Direktur LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan, pelataran gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, Jalan Maruga, Ciputat, Tangsel, Kamis (11/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Sekitar 200 pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tangerang Selatan'>Pemerintah Kota Tangerang Selatan, harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

LHKPN diserahkan kepada KPK selambat-lambatnya dari 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya.

Sedangkan, pejabat yang menyampaikan LHKPN setelah bulan Maret, akan diberi keterangan terlambat.

Plt Direktur LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kunto Ariawan, mengatakan, sampai saat ini, 67 persen dari 200 pejabat itu, belum menyerahkan LHKPN.

"Sampai saat ini baru 37 persen yang mengisi, sisanya belum mengisi LHKPN, hari ini kita sosialisasi untuk pengisian e-LHKPN untuk pemkot Tangerang Selatan," ujar Kunto di pelataran gedung Tangerang Selatan'>Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jalan Maruga, Ciputat, Kamis (11/10/2018).

Kunto juga mengatakan angka 35 persen menandakan kekurangpatuhan pemerintah daerah dalam menyerahkan LHKPN.

"Kurang ya, mas, target kita 85 persen. Ini masih 37 persen," ujarnya

Bagi yang tidak menyerahkan LHKPN, sanksi akan diberikan oleh kepala daerah masing-masing, dalam hal Tangsel, Wali Kota sudah memiliki peraturan tersendiri.

"Sanksi tuh ada sanksi administratif ya. Administratif tuh yang negakkan berarti pimpinan daerahnya masing-masing. Bu Wali sih sudah ngeluarin Perda mengenai LHKPN itu, sanksinya di situ sih," ujarnya.

Beda Bahasa Tubuh Amien Rais Sebelum dan Sesudah Diperiksa, Ini Penjelasan Pakar Mikro Ekspresi

Denmark Open: Kento Takut Smash Ginting, Kebangkitan Marcus/Kevin dan Owi/Butet Kembali Berpasangan

Kunto pun berharap agar para pejabat mau meelaporkan LHKPN mereka, agar bisa membentengi diri dari penyalahgunaan kewenangan.

"Semoga sih pejabat di Tangsel mau melaporkan harta kekayaannya ya," harap Kunto.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved