Langkah Golkar Dorong Optimalisasi Alokasi APBN untuk Penanganan Bencana Diapresiasi

Anis juga menjelaskan, peran partai dan legislatif untuk optimalisasi penanganan dan pemulihan bencana sangat penting

Langkah Golkar Dorong Optimalisasi Alokasi APBN untuk Penanganan Bencana Diapresiasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana Masjid Baiturrahman dan Palu Grand Mall yang hancur pascagempa dan tsunami di Kawasan Taman Ria, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10/2018). BNPB menyatakan kerugian akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Donggala dan Palu mencapai puluhan triliun rupiah, hal tersebut berdasarkan dampak bencana dan cakupan kerusakan. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Partai Golkar dinilai mengambil langkah yang tepat saat berencana mendorong alokasi APBN untuk optimalisasi penanganan wilayah bencana.

Hal ini dilakukan Golkar seiring dengan upaya penyaluran bantuan logistik dan ratusan relawan di lokasi bencana.

Pengamat politik dan peneliti dari Perkumpulan Katalis, Anis Kurniawan menuturkan, langkah yang diambil partai pimpinan Airlangga Hartarto ini sudah tepat.

Menurut alumni FISIP Universitas Hasanuddin ini, ikhtiar parpol adalah mendorong kebijakan dan alokasi anggaran melalui parlemen.

Menurut Anis, langkah Partai Golkar dapat dicontoh dan didukung oleh partai-partai lain dalam konteks membantu penanganan dan pemulihan daerah yang terkena dampak bencana alam, khususnya melalui advokasi APBN atau APBD didasari pada tingkatan kebijakan, di legislatif.

"Dibutuhkan percepatan respon bantuan tingkatan negara sehingga perbaikannya dapat terlihat dan dirasakan signifikan," kata Anis, dalam keterangannya, Minggu (14/10/2018).

Anis juga menjelaskan, peran partai dan legislatif untuk optimalisasi penanganan dan pemulihan bencana sangat penting.

"Pemerintah atau eksekutif harus dipastikan dapat merespon secara cepat dan tepat terkait penanganan dan pemulihan daerah terdampak bencana. Di sinilah peran partai politik dan legislatif menjadi sangat penting sebagai suara rakyat," tutur Anis.

Sementara itu Direktur Eksekutif Poldata Indonesia Fajar Arif Budiman menambahkan, peranan legislatif atau partai politik dalam rehabilitasi bencana seharusnya tidak hanya bersifat “tanggap darurat”, sehingga dampaknya hanya bersifat sementara untuk masyarakat.

“Partai Golkar melakukan langkah yang memang diperlukan masyarakat. Tidak hanya terkait keperluan logistik dan bantuan personil di lapangan, Partai Golkar turut melakukan intervensi di sektor kebijakan demi terehabilitasinya daerah bencana secara maksimal," ujar pengamat asal Universitas Padjajaran ini.

Fajar menilai langkah ini diperuntukan agar daerah bencana dapat pulih, tidak hanya secara ekonomi dan fasilitas pelayanan. Lebih jauh lagi, jika sudah diberikan anggaran yang maksimal, pemulihan hal-hal seperti aspek psikologis masyarakat juga dapat dikerjakan secara profesional.

Pilpres 2019 Terberat Bagi Prabowo Subianto, Timses Jokowi-Maruf: Kalau Sudah Tahu Ya Jangan Maju

“Dorongan Partai Golkar terkait alokasi APBN 2019 untuk rehabilitasi daerah terdampak bencana memberikan peluang agar masyarakat Palu dapat kembali seperti sedia kala.” pungkas Fajar.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, butuh biaya yang tidak sedikit untuk merekonstruksi Palu dan wilayah Sulawesi Tengah lainnya. Menurut Airlangga, pemerintah pusat harus memiliki perhatian khusus dengan mengalokasikan anggaran besar untuk kepentingan rehabilitasi.

"Melalui Fraksi Golkar di DPR RI, kami instruksikan agar dana optimalisasi dipergunakan sebagai cadangan dan dapat dipergunakan sepenuhnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pascabencana di Palu, Donggala, Sigi, dan daerah lainnya di Sulawesi Tengah serta NTB," ujar Airlangga.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help