Kasus Korupsi

Buntut Pengembang Meikarta Diduga Suap Pejabat Pemkab Bekasi, Bank Waspada Hingga Konsumen Refund

PT MSU akan bertanggung jawab dan terus berusaha untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan lainnya, yang berkaitan dengan pembangunan di Meikarta.

Buntut Pengembang Meikarta Diduga Suap Pejabat Pemkab Bekasi, Bank Waspada Hingga Konsumen Refund
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Kondisi Proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, nampak sepi namun masih terdapat sejumlah pekerja proyek yang beraktivitas pasca terbongkarnya kasus dugaan suap perizinan yang menyeret Bupati Bekasi, Selasa (16/10/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Buntut kasus Meikarta membuat sejumlah bank berpikir dua kali dalam menyaluran kredit pemilikan rumah (KPR)/kredit pemilikan apartemen (KPA).

Bahkan, PT Bank Artha Graha Internasional Tbk mengatakan, sebelum kasus penangkapan sejumlah pejabat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Meikarta, pihaknya sudah mengerem penyaluran KPR.

Direktur Konsumer Bank Artha Graha Indrastomo Nugroho dalam keterangan resminya kepada Kontan.co.id menyebut, sejak akhir tahun 2017 perusahaan sudah melakukan penelaahan lebih lanjut terkait kasus tersebut secara internal.

Pihaknya juga melakukan pengkajian ulang terkait kerjasama yang dilakukan antara dua perusahaan, utamanya dikarenakan beredarnya berita-berita tentang proyek Meikarta yang kurang positif.

"Sehingga untuk penyaluran KPR kami menunggu informasi yang lebih positif tentang berbagai isu yang ada, khususnya tentang perizinan atas proyek itu sendiri," ujarnya Indrastomo.

Sayangnya, bank milik taipan ini belum merinci secara detail jumlah eksposur KPR yang diberikan ke nasabah terkait proyek Meikarta

Sedikit berbeda dengan Bank Artha Graha, PT Bank CIMB Niaga Tbk mengatakan pihaknya tidak mempunyai eksposur kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan Meikarta.

Direktur Konsumer CIMB Niaga Lani Darmawan menambahkan dalam penyaluran kredit pihaknya selalu mengikuti aturan yang ada dan mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudensial.

"Kami selalu mengikuti aturan yagna ada termasuk secara pruden menyalurkan pembiayaan. Kami belum mempunyai eksposur KPA dengan Meikarta. Walaupun, fasilitas KPA bisa ditawarkan kepada calon debitur," tuturnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Direktur Operasional Lippo Group sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ke Bupati dan beberapa pejabat dinas terkait di Kabupaten Bekasi terkait Meikarta.

Halaman
1234
Penulis: wahyu tribun jakarta
Editor: Erik Sinaga
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved