Tekan Peredaran Ponsel Black Market, DPR Dukung Kominfo Terapkan Regulasi IMEI

Peredaran ponsel BM tentu memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia, brand smartphone dan pihak terkait.

Tekan Peredaran Ponsel Black Market, DPR Dukung Kominfo Terapkan Regulasi IMEI
ISTIMEWA/Shutterstock
Iustrasi handphone. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peredaran ponsel ilegal (Black Market/BM) seakan tidak bisa diredam.

Baik di toko retail dan e-commerce masih saja menjual ponsel BM.

"Ponsel BM di pasar Indonesia jumlahnya 20 persen. Setiap tahunnya ponsel BM terus meningkat di Indonesia," kata Ali Soebroto, Ketua AIPTI (Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia) saat acara diskusi publik Meredam Ponsel BM di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2016).

Menurutnya, peredaran ponsel BM tentu memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia, brand smartphone dan pihak terkait.

“Bukan hanya gadget, pasar gelap terjadi di industri lain. Salah satu cara yang harus kita lakukan untuk meredam ponsel BM adalah menerapkan aturan dan sistem yang dapat mendeteksi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ponsel.
Perlu ada kontrol IMEI dari sejumlah pihak untuk menekan peredaran ponsel BM. Kami akan membantu Kominfo membuat regulasi tentang IMEI tersebut untuk menekan peredaran ponse BM,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari.

Seperti anggota komisi DPR, Kemkominfo juga terus memerangi ponsel BM.

“Kami akan terbitkan sertifikat resmi untuk ponsel. Banyak perangkat sekarang yang tidak resmi terutama di online shop. Kami memliki tim yang menangani kasus ini. Sesuai dengan UU komunikasi dikenakan sanksi pidana berupa kurungan dan denda,” kata Mochamad Hadiyana, Direktur Standardisasi Perangkat dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Yusril Jadi Pengacara Jokowi-Maruf: Diminta Mundur Bela HTI Hingga Tanggapan Wakil Presiden JK

Polemik Tampang Boyolali, Hasto Sebut Prabowo Terlalu Lama di Luar Negeri hingga Blunder Politik

Menurur Hadyana, Kominfo tengah menggodok regulasi IMEI untuk mengurangi ponsel BM.

“Mudah-mudahan Aturan IMEI tersebut akan segera dirampungkan paling lambat akhir Desember 2018. Implementasinya baru akan dilaksanakan tahun 2019 mendatang,” kata Hadyana.

Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved