Kerusakan Situ Pedongkelan, Dari Tertutupnya Mata Air Hingga Susutnya Luas Situ

Budi menuturkan mata air itu satu-persatu menghilang hingga sekira tahun 2002 semua mata air tak lagi tampak seiring menumpuknya lumpur dan sampah.

Kerusakan Situ Pedongkelan, Dari Tertutupnya Mata Air Hingga Susutnya Luas Situ
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Kondisi Situ Pedongkelan di Cimanggis, Depok, Kamis (8/11/2018). 

"Dulu memang mata airnya terlihat, ada lima mata air. Tapi karena tertutup lumpur jadi enggak kelihatan lagi. Dulu juga Situ ini lebih luas, sekarang sudah menyusut jauh. Enggak bisa dibandingin sama luas zaman dulu," ucap Sukmin.

Juru Situ Pedongkelan, Sain M. Iskandar mengatakan luas Situ yang dikelola oleh Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) itu dulunya mencapai jalan Komjen Pol M. Yasin.

Sain memperkirakan luas Situ Pedongkelan mencapai sekitar 12 hektar, dan kini menyusut jadi sekitar enam meter dengan kondisi yang mengenaskan.

"Dulunya Situ Pedongkelan luasnya sampai jalan Komjen Pol M. Yasin, karena pembangunan segala macam menyusut sampai sekarang cuman sekitar enam hektar lah," jelas Sain.

Perihal kerusakan, anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Situ Pedongkelan Agus Ali (52) membenarkan bila kerusakan Situ Pedongkelan sudah terlampau buruk.

Pria yang merasa malu karena UPK Badan Air Jakarta Timur sampai turun tangan membersihkan sampah di Situ Pedongkelan ini mengatakan dulunya kedalaman air Situ Pedongkelan mencapai enam meter.

Kini kedalaman Situ Pedongkelan hanya berkisar antara satu hingga satu setengah meter akibat tumpukan lumpur yang dibiarkan selama berpuluh tahun.

"Dulu kedalaman airnya sampai enam meter, sekarang cuman saya satu sampai 1.5 meter. Dulu bisa buat mandi, sekarang kalau nyebur badan gatal karena airnya tercemar. Malu saya karena orang Jakarta sampai turun tangan bersihin sampah," kata Agus.

Secara terpisah, saat ditanya soal peran Pemkot Depok dalam pengelolaan Situ, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Manto Djorghi mengatakan pihaknya tak bisa bertindak bila tak mendapat izin dari BBWSCC.

Manto menyebut pembagian kewenangan ini tertuang dalam UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Pengelolaan kewenangan BBWSCC. sedangkan untuk pemanfaatan menjadi kewenangan Pemkot. Pemkot boleh saja melakukan pemeliharaan atas seizin Pemprov Jabar, sebagai diatur dalam UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Manto.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved