Perencanaan Kebijakan Kartu Sehat Bekasi Dinilai Tidak Matang

Artinya ada perencanaan yang tidak matang sejak awal menjalankan program tersebut dengan terus melonjakkan anggaran yang dialokasikan.

Perencanaan Kebijakan Kartu Sehat Bekasi Dinilai Tidak Matang
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
warga saat menunjukkan Kartu Sehat 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro menilai, perencanaan kebijakan Kartu Sehat Bekasi (KS) tidak matang. Hal itu dilihat dari pembengkakan olokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk program tersebut.

Pada 2018 misalnya, Chairuman mengatakan pada APBD murni, alokasi anggaran untuk program KS Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebesar Rp 175 miliar. Namun pada APBD perubahan di tahun yang sama Pemkot kembali menambahkan amggarannya sebesar Rp 145 miliar.

"Ini mengakibatkan terjadinya pembengkakan dua kali lipat dari murni 2018 sebesar Rp 175 miliar, lalu kemudian APBD perubahan penambahan menjadi Rp 145 miliar, total menjadi Rp 330 miliar," kata Chairuman, Kamis (8/11/2018).

Sedangkan untuk tahun 2019, Pemkot Bekasi dalam Kesepakatan Kebijakan Umum dan Kualitas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) alokasi untuk program KS sebesar Rp 350 miliar.

Artinya ada perencanaan yang tidak matang sejak awal menjalankan program tersebut dengan terus melonjakkan anggaran yang dialokasikan.

"Ini beratikan perencanaan yang gak matang, bayangkan dari Rp 175 miliar (APBD Murni 2018) menjadi Rp 350 miliar, berarti memang lepas kontrol," jelas dia.

Menurut dia Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat memberikan catatan perihal program KS yang dinilai memiliki kelemahan pada sistem pengendalian internal yaitu lemahnya sistem pengendalian pembiayaan.

"BPK terkait dengan laporan keuangan Pemda tahun 2017 juga sudah memberikan catatan bahwa KS memiliki kelemahan dan itu terbukti dengan dua kali lipatnya biaya KS," ungkapnya.

Dia menambahkan, kebijakan KS menurut jangan sampai menjadi kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Tetapi harus dirancang untuk bisa menjadi kebijakan jangka panjang.

"Ini sebetulanya pola-pola yang dilakukan dimana kebijakan jangka panjang dikorbankan dengan kebijakan jangka pendek yang tidak matang, sporadis, sekedar untuk pemenangan yang akhirnya membebani APBD," katanya.

Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved