Menteri Darmin: Rupiah Sudah Undervalue, Harusnya Potensi Inventasi Besar

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk menarik investasi asing ke Indonesia.

Menteri Darmin: Rupiah Sudah Undervalue, Harusnya Potensi Inventasi Besar
Kompas.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla merilis paket kebijakan ekonomi XVI untuk menarik investasi asing ke Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tiga kebijakan dalam paket terbaru diharapkan bisa menurunkan defisit transaksi berjalan (Curret Account Deficit atau CAD).

CAD yang membengkak bisa membuat rumah melemah, hingga jumlah investasi yang masuk kurang banyak.

"Sebenarnya rupiah kita itu sudah undervalue, sudah terlalu murah. Potensi masuk (investasi) harusnya besar, tapi bagaimana membuat potensi itu terealisasi? Ya itu kebijakan BI, kebijakannya kita," kata Darmin di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Darmin berharap CAD tidak melebihi tiga persen dari PDB di akhir tahun ini.

Dengan adanya penyempurnaan terhadap paket kebijakan ekonomi ke-XVI, ia mengatakan angka CAD bisa ditekan lebih rendah.

"Akhir tahun barang kali tiga persen atau kurang dikitlah, tapi tahun depan itu bisa (berkurang). Karena semua kebijkannya mulai berjalan," ucap dia. 

Tiga pokok penting yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi XVI diluncurkan pemerintah pada Jumat (16/11/2018).

Pertama, pemerintah memperluas fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan.

Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Terakhir, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito.

Penulis: Ria Anatasia
Editor: Y Gustaman
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved