Bantah Tudingan Gerindra, Data Pertanian Era Jokowi Justru Dibenahi
Selanjutnya, hal lain yang diungkapkan Mindo adalah konsistensi serta perhatian Presiden Joko Widodo untuk peningkatan komoditas produksi pertanian
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Mindo Sianipar membantah tudingan bahwa data pertanian dan pangan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo tak akurat sehingga terkesan gemar menerapkan kebijakan impor.
Menurut Mindo, segala bentuk data selalu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadikan sebagai rujukan. Referensi data itu juga telah dipakai sejak lama pada masa Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto.
Jika juga ada data pertanian yang tidak selaras, ucap Mindo, hal itu juga telah terjadi sejak masa pemerintahan sebelumnya, buka di era kepemimpinan Joko Widodo.
Justru sebaliknya, masa Presiden Joko Widodo semua data pertanian dibenahi berdasarkan data dari BPS yang diakui oleh Undang-undang untuk informasi kepada negara.
"Jangan yang disalahkan Presiden Joko Widodo dong. Keliru cara berpikir seperti itu. Bahwa sejak 30 tahun terakhir, pemerintah kita tidak mengumumkan data apa adanya. Justru sekarang baru kita tahu," ujar Mindo, Sabtu (24/11/2018).
Sebelumnya, calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyebutkan bila pemerintahan saat ini tidak saling sinkron data yang dimiliki di sektor pertanian. Masing-masing kementerian dianggap Sandiaga mempunyai pegangan data yang yang membuat bingung.
Pendapat senada juga disampaikan politikus Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai saat ini pemerintahan Joko Widodo gemar impor sebab tidak mempunyai basis data kuat di sektor pangan.
Selanjutnya, hal lain yang diungkapkan Mindo adalah konsistensi serta perhatian Presiden Joko Widodo untuk peningkatan komoditas produksi pertanian guna mampu mewujudkan swasembada pangan nasional.
"Bagaimana melihat masalah pertanian itu prioritas di era pak Joko Widodo? Itu dari kenaikan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pertanian," ucap Mindo.
Menurut Mindo, menyoal pangan, segala program kerjanya tentu saja menjadi wewenang Kementerian Pertanian yang bersinergi dengan Kementerian Perdagangan.
Mindo mencontohkan, misalnya untuk data beras, secara neraca pangan tidak meleset sebab tetap jumlahnya berlebih. Yang berbeda hanya pada sisi hitungan kuantitasnya antara data awal sebelum secara resmi dirilis oleh BPS.
"Jadi sebenarnya dari segi keberadaan berasnya tidak merisaukan," ujar Mindo yang juga politikus PDIP.
Mindo menuturkan, pada masa pemerintahan Joko Widodo data pangan dan pertanian dibenahi semakin baik serta transparansi. Hal itu, kata Mindo, menunjukkan adanya sikap keberanian dari pemerintah.
