Banyak 'Transformer' Melintas di Tangerang Selatan, Pemkot Tak Tarik Retribusi

sejumlah warga Tangsel mengeluhkan tronton ban 10 yang melintas, mengganggu mobilitas pengendara sepeda motor atau mobil.

Banyak 'Transformer' Melintas di Tangerang Selatan, Pemkot Tak Tarik Retribusi
TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Tronton besar melintas di Jalan Raya Serpong, Setu, Tangsel, Selasa (4/12/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel), tak mendapat retribusi dari banyaknya, tronton bermuatan barang yang melintas di jalur-jalur utama Tangsel.

Hal itu disampaikan Wali Kota Benyamin Davnie, ketika dihubungi awak media, Selasa (4/12/2018).

"Gak ada retribusi yang kita pungut atas truk-truk (yang melintas) tersebut," kata Ben, panggilan akrabnya (4/12/2018).

Bebasnya lalu lalang tronton besar atau yang kerap disebut warga sebagai "Transformer" karena bentuknya yang besar seperti mobil di film Transformer itu, justru berdampak burik bagi masyarakat.

Seperti diberitakan TribunJakarta.com sebelumnya, sejumlah warga Tangsel mengeluhkan tronton ban 10 yang melintas, mengganggu mobilitas pengendara sepeda motor atau mobil.

Ben mengatakan, banyaknya truk yang melintas merupakan perangkat proyek nasional untuk percepatan pembangunan.

"Informasi dari Dishub Tangsel rupanya truk-truk angkutan tersebut terkait dengan Keppres perihal percepatan proyek strategis nasional," terangnya.

Regulasi jam operasi tronton besar sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota nomor 3 tahun 2012.

Remaja Perempuan di Penjaringan Hilang Usai Rutin Komunikasi dengan Teman Facebooknya

Perbaikan Jalan Rusak di Kalimalang Rampung 15 Desember 2018

Di pasal 1 ayat 2 jelas dikatakan bahwa jam operasi trknton muatan barang hanya diperbolehkan pada pukul 22.00 - 05.00 WIB.

Menindaklanjuti, keluhan masyarakat, Kasat Lantas Polres Tangsel, AKP Lalu Hedwin, mengatakan, pihaknya akan menindak pengendara tronton besar yang menyalahi jam operasional.

"Akan kita lakukan penegakan hukum
Dan kita sampaikan pada saat pembahasan rapat amdal lalin bersama Dishub, Pemda dan Pengembang," jelasnya.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved