Pengidap Gangguan Jiwa di Depok Dapat Rekomendasi dari RT/RW Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2019

penyandang disabilitas mental yang hendak memilih di Pemilu 2019 mendatang tak bisa mendapat rekomendasi surat dari dokter

Pengidap Gangguan Jiwa di Depok Dapat Rekomendasi dari RT/RW Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2019
istimewa
Komisi Pemilihan Umum 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Ketiadaan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) di Kota Depok membuat penyandang disabilitas mental yang hendak memilih di Pemilu 2019 mendatang tak bisa mendapat rekomendasi surat dari dokter untuk mencoblos.

Pun begitu, Ketua KPU Depok, Nana Shobarna mengatakan pengidap gangguan jiwa tetap dapat menggunakan hak pilih berdasarkan rekomendasi dari pihak keluarga inti atau RT, RW setempat.

"Untuk pengidap gangguan jiwa di Depok bisa mendapat surat rekomendasi dari pihak keluarga inti atau RT, RW setempat. Jadi surat rekomendasi kalau kondisi seseorang masih dinilai mumpuni untuk memilih," kata Nana di KPUD Depok, Selasa (4/12/2018).

Menurutnya, bila tetap harus menggunakan surat rekomendasi dokter dapat mempersulit penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) perbaikan tahap 2 yang belum disahkan.

RT dan RW dipercaya untuk memberi rekomendasi lantaran mereka bermukim dan kerap bersosialisasi dengan pengidap gangguan jiwa.

"Seharusnya memang rekomendasi dari dokter, tapi karena di Depok enggak ada RSJ mau bagaimana. Sebagai gantinya bisa menggunakan rekomendasi RT, RW setempat. Karena RT, RW itu perangkat warga yang mengetahui kondisi si pengidap gangguan jiwa," ujarnya.

Nana menyebut diakuinya pengidap gangguan jiwa memiliki hak pilih bukan kali pertama dilakukan KPU RI, pada Pemilu 2014 lalu kebijakan ini telah dilakukan.

Orang Gangguan Jiwa Punya Hak Pilih di Pemilu 2019, Mahfud MD Soroti Hak Politik WNI Dihormati

Dinyatakan Bebas Gangguan Jiwa, Rohandi Penyerang Polsek Penjaringan Bakal Jalani Proses Hukum

Dia mengatakan KPU RI telah memiliki pertimbangan matang sebelum menetapkan hal ini, yakni dengan keberadaan surat rekomendasi dari dokter, keluarga, RT, dan RW.

"Ini bukan kebijakan baru, Pemilu 2014 kemarin juga sudah. Pengidap gangguan jiwa masuk ke dalam penyandang disabilitas. Dan bukan berarti semua pengidap gangguan jiwa bisa memilih. Harus ada rekomendasi dari dokter, RT, RW. Jadi ini bukan kebijakan yang asal," tuturnya.

Perihal jumlah pengidap gangguan jiwa yang terdaftar di DPT, Nana belum dapat memastikan karena sampai sekarang DPT perbaikan tahap dua belum disahkan.

Namun jumlah keseluruhan penyandang disabilitas berkisar di angka 1.000 dan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam pesta demokrasi. 

Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved