Pembunuhan di Papua

Penegak Hukum Diminta Tegas kepada Pelaku Pembunuhan di Papua

Sehingga untuk penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang harus diselesaikan dengan baik agar kejadian tersebut tidak dapat terulang kembali.

Penegak Hukum Diminta Tegas kepada Pelaku Pembunuhan di Papua
Istimewa
HELIKOPTER milik TNI yang digunakan untuk mengevakuasi para korban pekerja di Nduga, Papua 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo berharap TNI dan Polri bertindak tegas kepada pelaku pembunuhan pekerja proyek pembangunan jembatan di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

DPR, kata dia, akan mendukung pembiayaan yang diperlukan oleh TNI Polri untuk mencari pelaku.

"Sehingga kali ini enggak boleh main-main dan tidak boleh hal sepele kerahkan seluruh kekuatan yang ada berapa pun biayanya DPR akan mendukung gabungan pasukan TNI-Polri untuk memburu pelaku gerombolan bersenjata yang duga OPM," kata Bambang di Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini juga meminta TNI dan Polri tidak lembek dalam mengatasi kasus pembunuhan di Papua. Sebab kejadian tersebut bukanlah yang pertama kali.

"Sama suara kami dari DPR bahwa kami kita minta TNI dan Polri tidak lembek menghadapi ini karena ini bukan kejadian yang pertama. Ini di tempat yang sama terjadi hal yang sama," tuturnya.

Terkait perbedaan pandangan soal pelaku penembakan, Bamsoet merasa hal itu tidak perlu diperdebatkan. Bagi dia, yang terpenting TNI dan Polri bisa segera menangkap pelaku dan membawanya ke ranah hukum.

"Yang penting ini sikap dulu aja ini suatu tindakan brutal penindasan atas nama kemanusiaan engga perlu terjebak dalam perdebatan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka). TNI-Polri fokus pada perburuan pelaku dan menyeretnya ke pengadilan jika ada perlawanan hadapi dengan ketegasan," ucapnya.

Sementara itu, Peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, menganggap terlalu dini untuk menyatakan bahwa peristiwa penembakan itu terkait dengan ideologi dan politik.

Sikap Empat Tokoh Pilih Jokowi atau Prabowo: Bantah Sakit Hati, Gagal, Konsisten Hingga Sudah Baik

Twitter Indonesia Sebar Hasil Penelitian #RamediTwitter, Akun Jokowi Lebih Populer Daripada Prabowo

"Kalau bicara ideologi Papua merdeka, itu kan basisnya banyak di Pegunungan Tengah. Tapi kan juga tidak serta-merta semua kejadian dikaitkan dengan persoalan ideologis," kata Adriana.

Sedangkan untuk kemerdekaan Papua, adriana menegaskan hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sudah ada ketetapan dari Hukum Internasional.

"Secara Hukum international sudah ditetapkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia, dan itu sah tidak bisa diubah lagi," ucapnya.

Sehingga untuk penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang harus diselesaikan dengan baik agar kejadian tersebut tidak dapat terulang kembali.

"Untuk penyelesaian jangka pendek menurut saya siapa pun pelakunya itu harus ditangkap dan harus dihukum sesuai aturan itu jelas dalam penegakan hukum tidak boleh, itu harus ada ketegasan dari aparat, pemda, dan institusi penegakan hukum. Sedangkan untuk jangka panjang, kita maping saja aktornya siapa, misalnya disebut KKB atau KKSB, ada korban dari TNI, Polri, Pemda, Masyarakat, perusahaan, itu yg harus diselesaikan untuk diajak duduk bersama agar selesai sampai ke akar akarnya," ujar Adriana.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved