Regulasi Jadi Kendala Penelitian Bioteknologi Kesehatan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar focus gorup discussion (FGD) membahas hilirisasi produk bioteknologi kesehatan.

Regulasi Jadi Kendala Penelitian Bioteknologi Kesehatan
TribunJakarta.com/Jaisy Rahman Tohir
Konsorsium Bioteknologi Indonesia (KBI) Dan Balai Bioteknologi – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), menggelar focus gorup discussion (FGD) membahas hilirisasi produk bioteknologi kesehatan, di gedung BPPT, Kompleks Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (6/12/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, SETU - Konsorsium Bioteknologi Indonesia (KBI) dan Balai Bioteknologi – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menggelar focus gorup discussion (FGD) membahas hilirisasi produk bioteknologi kesehatan.

Acara tersebut digelar di gedung BPPT, Kompleks Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (6/12/2018).

FGD dihadiri 60 orang yang terdiri dari anggota KBI, perwakilan BPOM, Kemenkes, universitas, lembaga litbang dan industri yang bergerak di bidang kesehatan.

"Selama ini riset bioteknologi masih taraf belum banyak yang di hilirisasi. Banyak hal tantanganya baik teknologi, fasilitas dan non teknis karena pasar," ujar Kepala Balai Bioteknologi BPPT, Agung Eru Wibowo setelah FGD.

Hilirisasi yang dimaksud adalah bagaimana riset bioteknologi di bidang kesehatan yang sudah dilakukan mencapai hilirnya atau disambut oleh industri untuk kemudian diproduksi.

Salah satu kendala penelitian yang berujung pada hilirisasi adalah regulasi yang terlalu kaku.

Agung mengatakan dalam hal pendanaan penelitian mereka hanya dianggarkan dalam satu tahun bukan multi-years, padahal penelitian memakan waktu panjang.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan pemeriksaan pun akan menemukan kesalahan di sana jika tak sesuai waktu.

"Risetkan ga bisa setahun, tapi pendanaaanya hanya setahun, administrasinya sama dengan yg lain. Tapi riset bahannya harus di usulkan dari awal, engga boleh diganti ditengah jalan, tapi risetkan enggak bisa, sehingga saat BPK masuk ini menjadi kendala. Jadi peneliti merasa terbebani dengan administrasi ini," ujarnya.

Agung berharap ada regulasi yang lentur, sesuai dengan kebutuhan para peneliti termasuk dalam hal pendanaan dan waktunya.

BPPT Kerahkan Kapal Riset untuk Kirim Bantuan dan Tinjau Titik Gempa Palu

BPPT Ground Breaking PLTSa di Bantar Gebang, Solusi Pengolahan Sampah Kota Besar

Dari pihak industri, pun mengamini hal regulasi itu. Pihaknya tentu tak mau membiayai produksi yang tidak taat aturan.

"Hasil dari FGD ini kan hilirisasi. Hilirisasi adalah penelitian yang applied tadi, yang cost efficient, teknologinya proven dan comply terhadap regulasi. Tiga syarat itu akan membuat penelitian bisa dihilirisasi," ujar Divisi Penelitian PT Biofarma, Neni Nurainy.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved