Soroti SKPD DKI yang Penakut, Anies Baswedan: Sudah Mentradisi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui bahwa terdapat sejumlah SKPD DKI Jakarta yang masih takut untuk mengambil keputusan.

Soroti SKPD DKI yang Penakut, Anies Baswedan: Sudah Mentradisi
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018) 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui bahwa terdapat sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta yang masih takut untuk mengambil keputusan.

Padahal, seharusnya sebagai kepala dinas atau kepala bidang SKPD terkait tentu memiliki wewenang dalam kebijakan-kebijakan di dalamnya.

"Ya itulah sebabnya di organisasi ada wewenang. Kalau begitu kan tidak perlu ada wewenang didelegasikan. Ada pengelola sektor, misal bidang energi, bina marga, air, itu kan pengelola sektor supaya ada delegasinya. Ada pengambilan keputusan. Ini sesuatu yang bukan kejadian seperti tiga tahun terakhir, (atau) lima tahun terakhir, tapi ini adalah sebuah lebih jadi budaya," ungkap Anies, di Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2018).

Anies memandang hal ini bukanlah sebagai sesuatu yang baru.

Sebab, menurutnya kasus seperti ini sudah terjadi sejak bertahun-tahun. Bahkan seperti kebiasaan.

Hal itu terlihat dari kebijakan-kebijakan yang selalu saja diserahkan kepada Anies selaku Gubernur.

"Itu sudah bergenerasi. Jadi itu sudah mentradisi bukan sesuatu yang baru. Kelihatan dari mana? dari lalu lintas dokumen selama satu tahun, memang tradisinya adalah tersentral di gubernur. Jadi keputusan itu semua naik keatas," katanya.

Menyikapi hal itu, Anies mengatakan akan memberi penilaian tambahan bagi para SKPD yang berani mengambil keputusan.

Nantinya, SKPD yang takut mengambil tindakan, terancam memiliki penilaian yang menurun dibanding penilaian sebelumnya.

Jelang Natal dan Tahun Baru, Anies Baswedan Pastikan Harga Bahan Pokok Terkontrol Aman

Anies Baswedan: Saya Percaya Jakmania Tertib

"Penataan pada kewenangannya, diatur untuk insentif dan disinsentif mengambil keputusan," kata Anies.

"Disinsentifnya jadi, insentifnya bukan TKD tapi pada penilaiannya. Tapi kalau ya namanya kepala harus mengambil keputusan. Tapi soal ketidak beranian ngambil keputusan itu bukan satu atau dua SKPD dan bukan satu dua kasus, ini semacam kebiasaan. Kebiasaan semuanya mohon petunjuk, saya kalau terima memo, itu isinya mohon petunjuk," ungkap Anies.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved