40 Pelanggar Ketertiban Umum Jalani Sidang Tipiring di Kantor Wali Kota Jakarta Timur

Para pelanggar dikenakan denda sebesar Rp 248.000, ditambah biaya administrasi perkara Rp 2.000

40 Pelanggar Ketertiban Umum Jalani Sidang Tipiring di Kantor Wali Kota Jakarta Timur
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Sejumlah petugas Satpol PP terlihat sedang membongkar lapak pedagang di eks Loksem JT 53 Pisangan Timur, Pasar Enjo, Jakarta Timur, Rabu (17/10/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar 

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Sebanyak 40 orang pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum), menjalani sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring), di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Cakung, Jakarta Timur.

Mereka yang melanggar merupakan pedagang kaki lima (PKL) yang terjaring operasi Bulan Tertib Trotoar (BTT) sepanjang Desember 2018, oleh petugas Satpol PP dari 10 kecamatan di Jakarta Timur.

Kepala Seksi PPNS dan Penindakan Satpol PP Jakarta Timur Achmad Ruslan, mengatakan sidang Tipiring ini digelar guna memberikan edukasi bagi para pelanggar, yang mayoritas merupakan PKL.

“Para PKL yang melanggar peraturan Perda selama bulan Desember 2018, kita sidang untuk memberikan efek jera sehingga ke depannya tidak kembali melanggar ketertiban umum, karena saat ini Pemkot Jakarta Timur sedang berupaya mewujudkan tata kehidupan kota Jakarta yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah," ujar Achmad Ruslan, Jumat (7/12/2018).

Para pelanggar dikenakan denda sebesar Rp 248.000, ditambah biaya administrasi perkara Rp 2.000. 

Dari 40 orang pelanggar Tibum tersebut sebanyak 30 orang pelanggar mengikuti persidangan, sedangkan 10 orang pelanggar lainnya dikenakan Verstek yang berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Timur.

Untuk mewujudkan Jakarta yang tertib, bersih dan nyaman, menurut Ruslan diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum, yang mampu melindungi warga dan prasarana kota beserta kelengkapannya.

Diduga Berada di Bali, Luna Maya dan Pengusaha Asal Malaysia Ramai Didoakan Berjodoh

“Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Dan pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Dirinya berharap, kegiatan sidang Tipiring ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa fasos dan fasum serta lahan parkir tidak boleh ditempati PKL untuk berjualan.

”Dengan ini kita terus sosialisasikan agar para PKL tidak menempati fasos dan fasum serta taman dan trotoar. Jadi melalui sidang Tipiring ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggar ketertiban umum,” ujar Achmad Ruslan.

Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved