Kasus Novel Baswedan Tak Pernah Selesai, Ombudsman Sebut 4 Kesalahan Polisi

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, sudah memasuki bulan ke-20 namun belum juga dapat diketahui pelakunya.

Lembaga Ombudsman RI yang melakukan penelusuran menyampaikan kesimpulan terjadinya maladministrasi dalam penanganan perkara itu.

Komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, Kamis (6/12/2018) menyampaikan temuan maladministrsi dikategorikan dalam empat aspek.

"Kami simpulkan maladministrasinya minor (kecil) saja," ujar Adrianus Meliala di kantor Ombudsman RI, Jakarta.

Berikut temuan maladministrasi menurut Ombudsman:

1. Aspek penundaan berlarut penanganan perkara
Tidak adanya jangka waktu penugasan.

Tidak ada batasan jangka waktu terlihat dari surat perintah tugas yang dikeluarkan Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

• Gara-gara Lepas Hijab, Rina Nose Ungkap Sempat Diancam Dibunuh

• Sebut Alasan Kerap Nyinyir di TV, Nikita Mirzani: Bisa Sekolahin Anak di High School, Gak Jual Diri!

2. Aspek efektivitas penggunaan SDM
Dalam penanangan perkara ini jumlah penyidik yang sangat banyak baik dari Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya, namun dalam prosesnya terkesan tidak efektif serta efisien.

Harusnya penyidikan berpatokan kepada rencana penyidikan yang matang, sehingga dapat efektif dalam menentukan jumlah personel.

3. Aspek pengabaian petunjuk berdasar kejadian yang dialami korban.