Soal Wagub, Ketua Fraksi PDI Perjuangan: Pak Anies Turun Tangan Mediasi Dua Parpol Pengusung

Gembong, salah satu faktor yang membuat proses pengusungan lamban adalah tak ada batas waktu penentuan kapan nama-nama calon harus diserahkan ke DPRD.

Soal Wagub, Ketua Fraksi PDI Perjuangan: Pak Anies Turun Tangan Mediasi Dua Parpol Pengusung
TribunJakarta/Pebby Ade Liana
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (13/11/2018) 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Nama Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno sampai saat ini belum menemukan titik terang.

Sejak bulan Agustus 2018, pembahasan yang dilakukan partai pengusungan Anies Baswedan-Sandiaga Uno masih alo.

Sejumlah pihak pun tampak pasrah menunggu. 

"Ya mau diapain, kalau mereka belum ketemu titik temu, kan susah juga. Artinya fraksi PDIP adalah fraksi yang pasif menunggu hasil kesepakatan partai pengusung. Nah kalau mereka belum ada titik temu, belum ada kata sepakat, nah kita sifatnya menunggu," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Jumat (14/12/2018).

Menurut Gembong, salah satu faktor yang membuat proses pengusungan lamban adalah tak ada batas waktu penentuan kapan nama-nama calon harus diserahkan kepada DPRD.

Hal ini, menyebabkan kedua partai pengusung seolah-olah saling menunggu kesepakatan satu sama lainnya hingga tak juga menuai keputusan yang jelas.

"Aturan UUD tidak ada batas waktu harus kapan itu diserahkan kepada DPRD. Nah ini jadi persoalan. Tapi persoalan itu bisa diantisipasi, dipercepat apabila Anies mau turun tangan. Turun tangan dalam rangka melakukan mediasi kepada dua parpol," katanya.

Sempat Tolak Proyek Korupsi Jalan Nangka, Ketua DPRD Depok Berubah Pikiran di 2 Menit Terakhir

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dinilai bisasaja melakukan percepatan dengan melakukan langkah-langkah mediasi kepada dua partai pengusung.

Secara proaktif, Anies mendorong partai agar segera memproses pengusungan calon tersebut.

"Sampai hari ini belum, kami belum melihat Pak Anies aktif melakukan percepatan itu. Pak Anies sifatnya normatif, artinya ya inikan haknya partai pengusung. Itu betul. Tapi hak partai pengusung bisa kita percepat apabila Pak Anies mau melakukan langkah-langkah koordinasi dengan parpol pengusung," tutur Gembong.

Terkait hal ini, sebagai salah seorang anggota dewan, Gembong pun tak bisa memperkirakan kapan kira-kira nama calon wagub DKI Jakarta yang baru bisa diserahkan ke DPRD DKI Jakarta.

Menurutnya, hal tersebut kembali kepada kedua partai. Sejauh mana partai tersebut melakukan kompromi politik.

"Ya tergantung komit dua partai itu, apakah kalau lihat kondisi begini akan sampai akhir pilpres? belum tentu juga, karena masing-masing partai punya kepentingan. Bagaimana ini bisa segera terselesaikan, masing-masing punya kartu truf, dua kartu truf itu bisa dilakukan kompromi. Ini kan politiknya soal kompromi. Nah ini komprominya belum ada titik temu. Cuma itu aja, saya yakin itu" pungkasnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved