Wali Kota Depok Minta Satpol PP dan Kesbangpol Kaji Sanksi yang Bikin Kapok Penjual Miras

Idris mengakui bahwa maraknya peredaran miras di Depok jadi bahan evaluasi bagi Pemkot Depok di tahun mendatang.

Wali Kota Depok Minta Satpol PP dan Kesbangpol Kaji Sanksi yang Bikin Kapok Penjual Miras
TribunJakarta/Ega Alfreda
Pemusnahan 70 kilogram ganja di Balaikota Depok, Kamis (13/12/2018) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG - Wali Kota Depok M. Idris Abdul Shomad meminta Satpol PP dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok untuk membahas sanksi yang tepat kepada penjual minuman keras yang beroperasi di wilayah Depok.

Pasalnya dalam Perda Depok Nomor 6 tahun 2008, tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol penjual miras hanya dijerat pasal tindak pidana ringan (Tipiring).

"Yang menjadi cacatan kami adalah masih dimasukkan dalam katagori Tipiring. Kita akan minta kepada Satpol PP dan Kesbangpol melakukan kajian UU. Itu yang paling krusial," kata Idris di Cilodong, Depok, Minggu (16/12/2018).

Meski dalam Perda nomor 6 tahun 2008 penjual miras terancam hukuman kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda maksimal Rp 50 juta.

Idris menyebut penjual miras kerap dihukum rendah, yakni hanya berkisar di angka Rp 1 juta meski telah tertangkap basah dan mengaku menjajakan Miras.

Hal ini membuat penjual miras kerap tak kapok meski sudah lebih dari dua kali digerebek dan barang dagangannya disita, namun ada saja pemilik warung yang nekat menjual lagi.

"Seharunya lebih detail yang mana yang ringan dan yang mana yang berat. Jangan sampai yang pengguna dan yang dititipkan minuman ini ataupun pengedarnya sama," ujarnya.

Perihal apakah dia meminta DPRD Kota Depok menggdok Perda baru atau berniat membuat Peraturan Walikota, Idris menuturkan hal itu baru dipastikan setelah Satpol PP dan Kesbangpol Depok beres mengkaji.

31 Desember 2018, Petugas Satlantas Polres Bogor Tutup Jalur Puncak Selama 12 Jam

Dia hanya mengakui bahwa maraknya peredaran miras di Depok jadi bahan evaluasi bagi Pemkot Depok di tahun mendatang.

"Ini yang jadi catatan kami. kalau masalah perlu Perda atau Perwal itu nanti setelah kajian," tuturnya.

Sebagai informasi dari hasil razia Satpol PP, Polresta, dan Kodim 0508 Depok sejak bulan Mei hingga Agustus 2018 dimusnahkan 10.108 miras tanpa izin edar senilai Rp 252.700 juta.

Sementara dari hasil razia gabungan sejak bulan September hingga 2018 didapat 8.067 botol miras Rp 205.750 juta yang dimusnahkan di pelataran Balaikota Depok menggunakan alat berat Balaikota Depok.

Penulis: Bima Putra
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved