Kaleidoskop 2018: Cedera Kemenpora dan Sepakbola Indonesia

KPK menangkap beberapa pejabat Kemenpora yang diduga tengah melakukan transaksi terkait pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI

Kaleidoskop 2018: Cedera Kemenpora dan Sepakbola Indonesia
Tribunnews/Abdul Majid
Sejumlah ruangan di gendung Kemenpora disegel KPK, Selasa (18/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Indonesia dicap sukses menyelenggarakan dua ajang olahraga bertaraf internasional: Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Bahkan, sukses prestasi yang didapat kontingen Indonesia pada ajang tersebut diapresiasi Presiden Joko Widodo dan menyebut bahwa tahun 2018 ini adalah momentum kebangkitan olahraga Indonesia.

Di Asian Games, kontingen Indonesia finis keempat dengan mengoleksi 98 medali: 31 emas, 24 perak dan 43 perunggu. Capain itu dinilai sangat impresif lantaran pemerintah sebelumnya hanya menargetkan 10 besar.

Hal serupa juga tercipta di Asian Para Games yang digelar sekitar satu bulan setelahnya, 6-13 Oktober 2018. Pada ajang itu, Indonesia finis di peringkat ke kelima dengan mengumpulkan 135 medali: 37 emas, 47 perak dan 51 perunggu.

Tak ayal, perolehan medali itu menjadi sejarah baru bagi Indonesia sepanjang mengikuti Asian Games dan Asian Para Games.

Namun, di akhir tahun 2018, catatan apik itu harus ternoda. Pasalnya, instansi Pemerintah yang menaungi olahraga Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terpegok tengah bermain-main dengan anggaran.

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di gedung PP-IKTON, Kemenpora, Jakarta, Selasa (18/12/2018) malam.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap beberapa pejabat Kemenpora yang diduga tengah melakukan transaksi terkait pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI.

“Setelah melakukan 1x24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan ada tindak dugaan pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” jelas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Rabu (19/12/2018) malam.

Halaman
1234
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved