IPW: Pembentukan Tim Gabungan Kasus Penyiraman Novel Baswedan Sarat Kepentingan Politik

Menurut Neta, tim gabungan adalah bentuk pencitraan kepolisian dan Joko Widodo sebagai petahana

IPW: Pembentukan Tim Gabungan Kasus Penyiraman Novel Baswedan Sarat Kepentingan Politik
TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino
Novel Baswedan siap-siap berangkat kerja kembali ke KPK, Jumat (27/7/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan, pembentukan tim gabungan kasus Novel Baswedan sarat dengan kepentingan politik jelang Pemilu 2019.

Menurut Neta, tim gabungan adalah bentuk pencitraan kepolisian dan Joko Widodo sebagai petahana yang akan maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2019.

"Iya, pembentukan tim ini sarat dengan pencitraan baik untuk polisi maupun Jokowi di tahun politik," ujar Neta dalam diskusi "Jelang Debat Siapa Hebat" di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Dia pesimistis tim gabungan bisa mengungkap kasus penyiaraman terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Seolah-olah itu dikerjakan, maka dibentuklah sebuah tim. Kesannya serius, tapi percayalah itu tidak akan terungkap," kata dia.

Kembali Berkunjung ke Pasar Lokbin Rorotan, Sandiaga Uno Bernostalgia

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal mengatakan, pembentukan tim bertujuan untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dan menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM.

Surat tugas pembentukan tim gabungan dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.

Dalam surat itu, tim diperintahkan melaksanakan setiap tugas serta melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait berdasarkan prosedur tetap yang telah diatur sesuai dengan perundang-undangan. Surat tugas ini berlaku selama enam bulan terhitung mulai 8 Januari 2019 sampai dengan 7 Juli 2019.

Artikel ini tayang sebelumnya di Kompas.com dengan judul IPW Nilai Pembentukan Tim Gabungan Kasus Novel Sarat Kepentingan Politik

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved