165.931 Warga Binaan Pemasyarakatan Belum Miliki E-KTP

Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, sebagian besar warga binaan yang belum memiliki E-KTP karena KTP sebelumnya yang hilang

Penulis: Nawir Arsyad Akbar | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Nawir Arsyad Akbar
Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami usai menghadiri kegiatan perekaman E-KTP, di Lapas Kelas IIA Narkotika Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (17/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Nawir Arsyad Akbar

TRIBUNJAKARTA.COM, JATINEGARA - Sebanyak 165.931 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan seleuruh Indonesia, belum memikiki kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP.

Padahal, warga binaan pemasyarakat juga termasuk ke dalam kategori sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), untuk pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Berdasarkan laporan UPT Pemasyartakatan pada masing-masing wilayah, hanya sebanyak 79.763 orang atau 31persen dari total 245.694 WBP seluruh Indonesia, sedangkan 69 persen (165.931 orang) lainnya belum terdata," ujar Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, Kamis (17/1/2019).

Sri Puguh Budi Utami menjelaskan, sebagian besar warga binaan yang belum memiliki E-KTP karena KTP sebelumnya yang hilang atau WBP yang lupa dengan nomor induk kependudukannya (NIK).

Melihat banyaknya warga binaan pemasyarakat yang belum memiliki E-KTP, pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, KPU, dan Bawaslu menggelar kegiatan perekaman E-KTP.

"Karena Pemilu adalah tanggungjawab semua lapisan. Bukan hanya panitia penyelenggara dan pemerintah, namun seluruh Warga Negara wajib berpartisipasi, tidak terkecuali bagi narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia,” ujar Sri Puguh Budi Utami.

Miris, Seorang Ibu di Tangerang Rela Jual Narkoba Demi Beli Susu untuk Anaknya

Dipusatkan di Lapas Kelas IIA Narkotika Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, kegiatan perekaman E-KTP untuk warga binaan pemasyarakatan ini digelar dari 17 hingga 19 Januari 2019.

Sri Puguh Budi Utami berharap dengan adanya kegiatan tersebut, pihaknya dapat memfasilitasi warga binaan pemasyarakatan untuk menggunakan hak suaranya dalam Pemili 2019.

"Inginnya semuanya dapat direkam. Ini kan momentum baik buat mereka yang selama ini tidak memiliki data diri berupa KTP, dengan kegiatan hari ini nanti bisa terdata semuanya," ujar Sri Puguh Budi Utami.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved