Pilpres 2019

Andalkan Konsep Chief of Law Enforcement, Prabowo Terkesan Presiden Harus Dikte Penegakan Hukum

Calon presiden 02 Prabowo Subianto mengangkat konsep Chief of Law Enforcement Officer dianggap berbahaya karena menempatkan presiden dapat atur segala

Andalkan Konsep Chief of Law Enforcement, Prabowo Terkesan Presiden Harus Dikte Penegakan Hukum
Kompas.com/Garry Lotulung
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Calon presiden 02 Prabowo Subianto mengangkat konsep Chief of Law Enforcement Officer (CLEO) dalam debat perdana Pilpres 2019 pada Kamis (17/1/2019) malam.

Prabowo berpendapat Pemerintah bertanggungjawab melaksanakan penyelarasan, melakukan perbaikan, dan menghasilkan produk-produk hukum.

"Presiden adalah chief of law and enforcement officer. Penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum Itu tanggung jawab presiden," ujar Prabowo.

Konsep CLEO yang disampaikan Prabowo menurut para pakar hukum dan tata negara mengembalikan gaya kepemimpinan Orde Baru dan membahayakan karena presiden memiliki kewenangan mengatur segala.

Gerindra sebagai partai besutan Prabowo punya pandangan soal CLEO. Mereka beralasan kelak terpilih Prabowo akan menerapkan itu.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar, menilai Prabowo terkesan akan mengintervensi hukum jika terpilih menjadi presiden.

"Padahal yang dimaksudkan adalah presiden hadir ketika ada kemacetan hukum, bukan mendikte begini atau begitu," kata Fickar dilansir Kompas.com dalam artikel Pengamat: Prabowo Terkesan Bakal Intervensi Hukum jika Jadi Presiden, Jumat (18/1/2019).

Fickar menilai Prabowo kurang bisa mengelaborasi CLEO sehingga terkesan mengintervensi hukum. 

Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi, Mahfud MD, menyebut Prabowo keliru jika menganggap CLEO merupakan hal baru di pemerintahan sebuah negara, karena ini isu lama dan saban Pilpres kerap dimunculkan.

"Setiap pemilihan presiden selalu isunya itu. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi di penegakan hukum. Memang begitu dan itu bukan isu baru," ujar Mahfud dilansir Tribunnews.com: Komentar Mahfud MD Soal Debat: Prabowo Mainkan Isu Lama, Jokowi Tawarkan Hal Baru di Bidang Hukum.

Halaman
1234
Editor: Y Gustaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved