Soal Pengelolaan Situ, Pemkot Depok Sebut Pemerintah Pusat Perlu Revisi UU Pemda

Kepala Dinas PUPR Kota Depok Manto Djorghi menilai Pemerintah Pusat bisa merevisi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Soal Pengelolaan Situ, Pemkot Depok Sebut Pemerintah Pusat Perlu Revisi UU Pemda
TRIBUNJAKARTA.COM/BIMA PUTRA
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Manto Djorghi di Balaikota Depok, Senin (11/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS - Sejak tahun 2017 Pemkot Depok telah mengajukan permohonan ambil alih pengelolaan seluruh Situ dari tangan Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Meski belum mendapat respon dari BBWSCC selaku pengelola seluruh atau 23 Situ di Depok, Pemkot Depok tetap optimis langkah yang ditempuhnya benar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Manto Djorghi menilai langkah itu dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat merevisi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Permohonan pak Wali sah-sah saja. Permohonan untuk pengelolaannya saja. Biar untuk ke depan sebagai bahan Pemerintah Pusat dalam merevisi UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," kata Manto di Balaikota Depok, Senin (11/2/2019).

Tanpa adanya revisi UU, Manto menuturkan Pemda kesulitan dalam mengelilingi Situ karena harus meminta izin ke BBWSCC ketika ingin mengelola Situ.

Menurutnya pengelolaan Situ lebih baik diemban masing-masing Pemda karena setiap harinya dapat memantau kondisi Situ, beda dengan BBWSCC yang melibatkan Juru Situ.

"Ini sebagai bahan masukan untuk teman-teman di Kementerian PUPR. Karena pemanfaatan, pengawasan sehari-hari ada di Pemda masing-masing. Untuk efektifnya ternyata Situ sebaiknya dikelola oleh masing-masing Pemda," ujarnya.

Soal dana pengelolaan, Manto mengatakan Pemerintah Pusat dapat membantu Pemda melalui kucuran dana APBN karena masih bersumber dari masyarakat.

Manto mencontohkan Pemerintah Pusat dapat membantu lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan ke masing-masing Pemda pemilik Situ.

"Bantuan melalui DAK, melalui bantuan keuangan ke masing-masing daerah yang memiliki Situ untuk penanganannya, dan mereka pun bisa saja. APBN dan APBD kan dari uang rakyat semua," tuturnya.

Pemkot Depok Ungkap Alasan Dana Revitalisasi Situ Pladen Capai Rp 15,6 Miliar

Spider Backhoe, Alat Berat Super Lincah Milik Satgas Darurat Pemkot Depok

Sebelumnya, Wali Kota Depok Mochammad Idris mengatakan Pemkot Depok dapat mengelola seluruh Situ meski kini hanya memiliki 4 alat berat amfibi.

Idris mengaku siap mengeluarkan anggaran membeli alat berat meski di tahun ini meminta hibah 4 alat berat ke Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 14 miliar.

"Bisa, bisa. Ya saya beli nanti alat beratnya, kalau sudah beralih nanti saya beli. Paling Rp 1 miliar, Rp 2 miliar," kata Idris, Senin (19/11/2018).

Penulis: Bima Putra
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved