Pilpres 2019

Tersebab Pose Dua Jari di Lembaga Pendidikan, Sandiaga Dilaporkan ke Bawaslu

Bawaslu tak sepi dari laporan dugaan pelanggaran kampanye. Giliran Sandiaga Uno dilaporkan karena pose dua jari diduga di lembaga pendidikan.

Tersebab Pose Dua Jari di Lembaga Pendidikan, Sandiaga Dilaporkan ke Bawaslu
Warta Kota/Istimewa
Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Sandiaga Salahudin Uno menemui para petani karet Desa Ness Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada Jumat (25/1/2019) siang 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Saban musim Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden aksi saling lapor ke Badan Pengawas Pemilu tak terhindarkan.

Tak heran, hampir capres Joko Widodo, Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno sudah beberapa kali dilaporkan ke Bawaslu.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno baru saja dilaporkan ke Bawaslu seperti dilansir Kontan dalam artikel: Sandiaga Uno dituding lakukan pelanggaran pemilu di SMA Pangudi Luhur.

Pendamping Prabowo Subianto itu diduga melanggar kampanye pemilu pada Sabtu (2/2/2019) di SMA Pangudi Luhur.

Akhmad Sahal Pendukung Jokowi Tolak Wacana Pelibatan TNI di Instansi Sipil, Sudjiwo Tedjo Tulis Ini

Dirawat di Singapura, Ani Yudhoyono Didoakan Jokowi dan Iriana Agar Lekas Sembuh

Kunjungi Madiun, Sandiaga Uno Dapat Sambutan: Mohon Maaf, Pilihan Kami Sudah Tetap Jokowi-Maruf

Jokowi Sebut Sang Pisang Kalahkan Pabrik Mabelnya, Kaesang Justru Koreksi Jumlah Cabang Bisnisnya

Dapat Dukungan dari Alumni Sekolahnya Sandiaga Uno, Jokowi Kaget: Kok Dukungnya Saya?

Ia disebut menggunakan fasilitas pendidikan untuk berkampanye, berdasar dari foto-foto yang tersebar di grup WhatsApp dan media sosial.

Di foto-foto yang tersebar Sandiaga Uno dan beberapa baru selesai bermain basket dan berfoto dengan pose khas salam dua jari.

Pose tersebut adalah pose kampanye dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 02. 

“Kami  menilai kegiatan  yang dilakukan oleh H. Sandiaga Salahuddin Uno yang berfoto dengan Pose “salam dua jari” di lingkungan pendidikan," ujar  Direktur Eksekutif Jaringan Advokat Pengawal NKRI (Japri) Mellisa Anggraini pada Senin (11/2/2019).

"Itu merupakan pelanggaran kampanye pemilu karena menggunakan fasilitas tempat pendidikan,” sambung dia.

Mengacu Pasal 280 ayat 1 huruf h, dan pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum juncto Pasal 69 ayat  (1) huruf  h, Peraturan  Komisi Pemilihan  Umum  Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Melissa berharap tak ada lagi pelanggaran-pelanggaran kampanye Pemilu dalam bentuk apapun yang dilakukan  dua pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2019 ataupun  tim kampanyenya.

"Ini akan berdampak negatif atau dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Melissa menerangkan.

Editor: Y Gustaman
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved