Ketum PSI: Peraturan Bersama Menteri Dipakai Membatasi Kebebasan Beribadah

Grace memaparkan selama sebelas tahun terakhir, terdapat 378 gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia menurut SETARA Institute.

Ketum PSI: Peraturan Bersama Menteri Dipakai Membatasi Kebebasan Beribadah
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyambangi redaksi Tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (27/3/2018). 

TRIBUNJAKARTA.COM- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengkhawatirkan adanya pelarangan, perusakan atau penghalangan pendirian rumah ibadah yang semakin marak terjadi di negeri ini.

Grace menjelaskan, di Indonesia sebenarnya hak beragama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28 E: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya….”.

Hal ini disampaikan Grace di Festival 11 Yogyakarta yang bertempat di Grha Pradipta Jogja Expo Center pada Senin (11/2/2019).

Acara dihadiri oleh sekitar 2.000 peserta yang terdiri dari pengurus, kader, dan simpatisan PSI.

Namun ironisnya, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2017 justru mengungkapkan salah satu persoalan hak asasi paling menonjol selama lima tahun terakhir adalah terkait tindakan pelarangan, perusakkan atau penghalangan pendirian rumah ibadah di Indonesia.

“Peraturan Bersama Menteri mengenai Pendirian Rumah Ibadah -- menurut Komnas HAM -- pada praktiknya membatasi prinsip kebebasan beragama. Aturan itu justru dipakai untuk membatasi bahkan mencabut hak konstitusional dalam hal kebebasan beribadah” tegas Grace Natalie dalam pidato politik berjudul “Musuh Utama Persatuan Indonesia” tersebut.

Dari pernyataan tersebut, PSI akan mendorong deregulasi aturan mengenai pendirian rumah ibadah.

PSI juga akan mendorong penghapusan Peraturan Bersama Menteri Mengenai Pendirian Rumah Ibadah untuk mencegah adanya penutupan rumah ibadah secara paksa.

Grace memaparkan selama sebelas tahun terakhir, terdapat 378 gangguan terhadap rumah ibadah di seluruh Indonesia menurut SETARA Institute.

Situasi memakin memburuk karena pejabat, birokrat, dan politisi daerah memanfaatkan menguatnya sentimen SARA dengan cara menormalisasi sikap intoleran masyarakat, dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dianggap bisa memihak pada umat tertentu saja.

Link Live Streaming dan Sinopsis Sinetron Cinta Suci Selasa 12 Februari 2019

Gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, Wali Kota Jakpus Cek Peralatan Petugas

“Saya ingin menegaskan kembali, bila partai ini diberi amanah, PSI akan berjuang agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa! PSI akan bertindak dan berbicara atas dasar konstitusi. Kami ingin hak-hak dasar ini dipenuhi dan dijalankan secara penuh, tanpa syarat,” tegas Grace.

Sebagai informasi, PSI didirikan atas kecemasan terkait meluasnya intoleransi di negeri ini. Itulah alasan mengapa salah satu perjuangan pokok PSI adalah melawan intoleransi.

Grace menegaskan bahwa PSI akan terus berada di garda terdepan untuk mengawal pemerintah agar tidak ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa. (Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PSI: Tak Boleh Ada Penutupan Paksa Rumah Ibadah

Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved