Anies Sebut Pusat Kuliner Pulau Reklamasi Tak Berizin, Pedagang Tak Tahu Apa-apa

Yuli mengaku mendaftar sebagai pedagang di Food Street Kawasan Pantai Maju karena proses registrasinya yang mudah itu.

Anies Sebut Pusat Kuliner Pulau Reklamasi Tak Berizin, Pedagang Tak Tahu Apa-apa
TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO
Suasana Food Street Kawasan Pantai Maju, Rabu (13/2/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

TRIBUNJAKARTA.COM, PENJARINGAN - Kepastian perizinan pusat kuliner Food Street Pantai Maju, hingga saat ini masih abu-abu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini bahkan memastikan pusat kuliner yang ada di kawasan pulau reklamasi itu masih belum berizin.

Meski polemik terkait perizinan ini sudah ramai diperbincangkan di jagat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pedagang di pusat kuliner itu ternyata masih belum mengetahui kejelasan perizinan mereka.

Yuli, pedagang sekaligus pemilik kios di Food Street Kawasan Pantai Maju mengatakan, dirinya tak mengetahui bagaimana mengurus perizinan secara resmi untuk berjualan di pusat kuliner itu.

Ditemui Rabu (13/2/2019) sore, Yuli mengaku hanya mengajukan pendaftaran ke kantor pemasaran pusat kuliner itu pada bulan Desember 2018 lalu.

Suasana Food Street Kawasan Pantai Maju, Rabu (13/2/2019).
Suasana Food Street Kawasan Pantai Maju, Rabu (13/2/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/GERALD LEONARDO AGUSTINO)

Prosesnya pun terbilang sebentar, yakni hanya dalam waktu seminggu. Sudah begitu, Yuli menyebut tak ada syarat macam-macam kecuali tes rasa makanan.

"Saya ke kantor pemasaran. Itu cuma seminggu, cepet prosesnya. Nggak ada syarat apa-apa, cuma food test aja," kata pedagang yang sudah sebulan membuka kiosnya di Food Street Kawasan Pantai Maju tersebut.

Yuli mengaku mendaftar sebagai pedagang di Food Street Kawasan Pantai Maju karena proses registrasinya yang mudah itu.

Dia menyebut, biayanya pendaftarannya pun hanya Rp 2 juta yang dibayarkan di awal.

"Sekarang kalo mau usaha di tempat lain sepi. Di sini banyak yang dateng. Cuma deposit Rp 2 juta di awal doang. Nggak ada uang kebersihan atau apa-apa lagi," kata Yuli.

"Kalo di mal gede kan begitu ada uang kebersihan lah, apa lah. Kalo ini nggak ada masalah apa-apa. Jualan, jualan aja," tambahnya.

Ketika ditanya terkait polemik perizinan yang ramai di Pemprov, Yuli mengaku sama sekali tak mengetahuinya.

Yuli juga mengatakan bahwa dirinya tak diberi arahan dari kantor pemasaran untuk mengajukan izin ke pemerintah.

Pedagang lainnya, Andi mengaku tak begitu memusingkan terkait masalah perizinan.

Andi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada bos selaku pemilik kios tempatnya bekerja.

"Kalo perizinan saya kurang pahan ya. Itu sih tergantung bos aja. Saya kerja aja di sini sih," ucap Andi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat laporan dari bawahannya bahwa Food Street di Pulau D, tidak berizin. Karena itu, Anies menyebut area tersebut harusnya sudah ditertibkan.

"Menurut mereka (Food Street) tidak ada izin, harusnya sudah ditertibkan," kata Anies di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2019).

Penulis: Gerald Leonardo Agustino
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved