Wacana Perwira TNI Isi Jabatan Sipil Mendapat Sorotan Publik

TNI sudah sangat baik meninggalkan citra diri dan perilaku pretorian, ini tentu saja berdampak positif bagi perkembangan konsolidasi demokrasi

Wacana Perwira TNI Isi Jabatan Sipil Mendapat Sorotan Publik
KOMPAS.com/ ISTIMEWA
Aparat TNI yang ditugaskan untuk melakukan evakuasi ke Yigi 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Razikin Juraid menyoroti wacana menempatkan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di institusi sipil.

Hal itu itu menurut Razikin merupakan sisa-sisa semangat dari doktrin Dwifungsi ABRI.

"Sebaiknya Panglima Hadi berpikir kearah peningkatan profesionalitas dengan secara konsekuen menjalankan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004. Meskipun dengan masuk para perwira untuk mengisi birokrasi sipil dapat saja memacu peningkatan kinerja birokasi eksekutif itu sendiri, namun penting juga disadari dampak yang kemudian ditimbulkan, misalnya yudikatif dan legislatif akan mengalami pelemahan, sehingga check and balances tidak dapat berlangsung," kata Razikin dalam keterangannya, Rabu (13/2/2019).

Razikin menilai, wacana yang dikemukakan Panglima Hadi sangat berbahaya baik bagi institusi TNI sendiri maupun bagi masa depan demokrasi yakni supremasi sipil. Berbahaya bagi TNI karena dapat melemahkan profesionalisme dan mengaburkan komitmen keprajuritan.

Jika kita menyelami semangat lahirnya UU 34 Tahun 2004 itu adalah sebuah upaya menciptakan tentara profesional yaitu kekuatan profesional untuk menjaga negara. Dengan demikian tentara profesional memiliki ketertundukan kepada pemerintahan sipil. Ia berada di bawah supremasi sipil.

Sandiaga Uno Dianggap Sandiwara saat Bertemu Petani Bawang di Brebes, Guntur Romli: Apa Gak Malu

"Memang untuk mewujudkan TNI sebagai militer profesional membutuhkan sejumlah prasyarat tertentu seperti prasyarat ekonomi, prasyarat sosial, prasyarat politik, prasyarat teknologi, dan prasyarat kurikulum pendidikan militer. Tetapi untuk semua itu membutuhkan political will negara dan dukungan rakyat untuk menopangnya. Bukan tentara dalam kategori pretorian yang turut terlibat dan melakukan intervensi dalam kehidupan poIitik," tuturnya.

Masih kata Razikin, sejak reformasi, TNI sudah sangat baik meninggalkan citra diri dan perilaku pretorian, ini tentu saja berdampak positif bagi perkembangan konsolidasi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Karena itu, jika perwira masuk jajaran birokrasi sipil itu merupakan bentuk malfungsi," tandasnya.

Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved