Kapolda Sultra Pecat 2 Oknum Polisi Penganiaya Yunior Hingga Tewas

Dua anggota polisi berpangkat Bripda resmi dipecat oleh Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Iriyanto.

Kapolda Sultra Pecat 2 Oknum Polisi Penganiaya Yunior Hingga Tewas
Dok Humas Polda Sultra
Dua oknum polisi penganiaya yuniornya menunjukkan surat pemecatannya dalam Rutan Kelas II A Kendari. 

TRIBUNJAKARTA.COM, KENDARI — Dua anggota polisi berpangkat Bripda resmi dipecat oleh Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Iriyanto.

Kedua polisi tersebut merupakan pelaku penganiayaan yang menewaskan yunior Bripda Fathurrahman pada 3 September 2018.

Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) kepada dua anggota polisi, yakni Bripda Zulfikar dan Bripda Fislan, itu berdasarkan surat keputusan (SK) Kapolda Sultra tertanggal 6 Februari 2019.

Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Golden Hart membenarkan pemecatan dua anggota polisi yang sebelumnya bertugas di Satuan Samapta Polda Sultra itu.

Penyerahan surat keputusan itu, kata Harry, bertempat di Rutan Kelas IIA Kendari.

"Petikan Keputusan Kapolda Sultra Nomor: Kep/55/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 atas nama Bripda Fislan Nrp 91110440 Ba Ditsamapta Polda Sultra dan petikan Keputusan Kapolda Sultra Nomor: Kep/56/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 atas nama Bripda Sulfikar Ali Akbar Nrp 97030062 Ba Ditsamapta Polda Sultra," kata Harry dalam pesan WhatsApp, Kamis (14/2/2019).

Kabid Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra AKBP Agoeng Kurniawan mengatakan, dengan adanya surat keputusan itu, keduanya tidak lagi menerima gaji dan bukan lagi anggota polisi.

“Kebijakan Kapolda sebelumnya dan Kapolda sekarang, Brigjen (Pol) Iriyanto, tidak dilakukan upacara PDTH karena itu aib kami. Namun, kami konsisten semua anggota yang melakukan pelanggaran kami proses. Jadi, hanya begitu SKep PDTH keluar, anggota Propam menemui keluarganya memberikan SKep itu,” kata Agoeng, saat dihubungi terpisah.

PDTH tersebut, lanjut Agoeng, berdasarkan rekomendasi sidang Komisi Kode Etik Kepolisian di Polda Sultra pada 25 Oktober 2018 bahwa Zulfikar dan Fislan tidak layak lagi menjadi polisi.

Lalu, keduanya melalui kuasa hukum melakukan banding ke Kapolda Sultra sehingga dibentuklah komisi banding untuk melihat kelayakan keputusan rekomendasi komisi kode etik.

Halaman
12
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved