Pilpres 2019
Prabowo Sebut Pembangunan Tanpa Feasibility Study, Jokowi: Salah Besar, Ini Sudah Direncanakan Lama
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut pembangunan tanpa feasibility study, capres Jokowi kasih balasan telak.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut pembangunan era Presiden Jokowi tanpa feasibility study.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam debat kedua Pilpres 2019 pada Minggu (17/2/2019) malam, saat berhadapan dengan Jokowi yang merupakan calon petahana.
"Tim Pak Jokowi itu kerjanya kurang efisien, banyak infrastruktur yang dikerjakan, dilaksanakan dengan grusa-grusu (terburu-buru) tanpa feasibility study yang benar. Ini mengakibatkan banyak proyek infrastruktur yang rugi," kata Prabowo.
Prabowo menilai pentingnya pembangunan yang lebih cepat dan efisien untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Jokowi dalam segmen itu membantah pernyataan Prabowo.
"Ya kalau tadi Pak Prabowo menyampaikan pembangunan infrastruktur tanpa feasibility, itu salah besar, karena ini sudah direncanakan lama," kata Jokowi.
• Membaca Senyuman dan Gaya Prabowo di Debat Capres, Pakar Gestur Ungkap Ini
• Tantang Prabowo-Jokowi Tindak Pelanggaran Tambang Batu Bara, Greenpeace Singgung Sandiaga & Luhut
• Jusuf Kalla Puji Kejujuran Prabowo Subianto Soal Perkebunan Ratusan Ribu Hektare
• Tanggapi Pertanyaan Jokowi Soal Unicorn, Gerindra Tangsel: Kalau Tricky Bukan Negarawan
Dia menuturkan semua itu sudah direncanakan sejak lama mengenai ide tersebut, misalnya terkait LRT Palembang dan MRT Jakarta membutuhkan waktu dan proses.
Mengenai Bandar Udara Internasional Kertajati yang dikatakan Prabowo masih belum ramai, karena memang baru beroperasi.
Jokowi menjelaskan hal itu akan ramai setelah tol yang menyambungkan Kertajati dan Bandung tersambung.
Lalu, benarkah pemerintah membangun tanpa feasibility study yang benar? Sepanjang penelusuran Kompas.com, feasibility study merupakan sebuah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan sebuah bisnis atau kerja sama tertentu.
Pemerintah Jokowi telah mengeluarkan regulasi terkait feasibility study sebelum suatu perusahaan melakukan pembangunan infrastruktur.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Sementara itu, menurut peneliti Instutute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Elrika Hamdi, pembangunan infrastruktur perlu studi kelayakan atau feasibility study sebelum dapat mengerjakan sebuah proyek pembangunan.
"Semua proyek infrastruktur pasti menggunakan feasibility study dan detailed engineering design (DED) sebagai pedoman pembangunan bagi para kontraktor sipil atau EPC. Bila tidak ada FS dan DED , maka tidak mungkin kontraktor dapat melakukan pembangunan," ujar Elrika Hamdi.
Meski begitu, menurut Elrika, dalam praktiknya FS dan DED setiap proyek masih banyak yang dipertanyakan, terutama mengenai dampaknya terhadap lingkungan.
"Dalam pembuatan infrastruktur besar seharusnya seluruh dokumen FS dan DED lengkap dan sesuai dengan standar international, salah satu yang sering dipakai adalah IFC Performance Standard," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jokowi Membangun Tanpa "Feasibility Study" yang Benar
