Luhut Binsar Pandjaitan Akui Sudah Lepas Seluruh Bisnisnya, 'Kalau Masih Ada, Silakan Ambil'

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan dirinya sudah tidak lagi memiliki bisnis yang saat ini masih dikelola.

Seluruh bisnis yang dimiliki Luhut Binsar Panjdjaitan, sudah dilepas sejak ia terpilih menjadi menteri.

Jika, terbukti masih ada, Luhut Binsar Pandjaitan mempersilakan siapapun yang menginginkannya untuk diambil alih.

"Kalau masih ada bisnis saya, silakan anda ambil. Kapan lagi kan ambil bisnis saya?" ujar Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Dia mengakui selama belum menjadi menteri di Kabinet Indonesia Kerja, beberapa bisnis dijalani olehnya, termasuk bisnis pertambangan batu bara.

Ia melepas bisnisnya, tidak lain karena melihat sosok Joko Widodo yang tidak lagi berbisnis saat terpilih menjadi presiden.

"Saya melihat Pak Presiden yang tidak lagi berbisnis, memberi contoh yang bagus, saya tidak mau juga. Tidak berani juga," jelas dia.

Perusahaan yang pernah ia kelola sebelum menjadi menteri, saat ini masih terus berjalan dan dikelola oleh pihak lain, termasuk PT Toba Sejahtera holding.

"Sampai sekarang, masih jalan semua kok. Toba Bara itu juga masih jalan terus dipegang sama si Rizal," ungkapnya.

Namun, dia menolak pernyataan Walhi yang mengatakan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi antara perusahaannya dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, hal itu tidak berdasar.

"Tidak ada itu. Ngaco itu Walhi suruh ketemu sama saya lah," tegas dia.

Dengan adanya One Map Policy, ucap politikus partai Golkar itu, semua orang yang memiliki ratusan ribu hektar lahan, akan terlihat seluruh nama jelasnya.

"Pakai One Map Policy ini, nanti kelihatan itu siapa yang punya lahan besar-besar. Mereka yang selama ini banyak omong di luar dan tidak lakukan bisnis, tapi bisa beli rumah besar di Jakarta. Semuanya ketahuan. Ini tinggal masalah waktu saja," ungkapnya.

"Saya juga tidak bisa bohong. Kalau anda mau jadi pejabat publik, harus bersih," tukasnya.

Mengenai disebutnya lahan-lahan yang dimiliki oleh pejabat publik, bagi Luhut, bukanlah hal yang aneh.