Anggota DPRD DKI Jakarta dengar Keluhan Soal Jual Beli Jabatan, Ada Tarif Jabat Lurah dan Camat

TRIBUNJAKARTA.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik 1.125 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprov DKI, Senin (25/2/2019).

Semua terdiri dari 15 Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 274 Pejabat Administrator (Eselon III) dan 836 Pejabat Pengawas (Eselon IV).

Dalam perombakan pejabat-pejabat ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta menerima keluhan soal adanya tarif untuk mendapat jabatan lurah.

"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," ujar Penasihat Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

Namun, Hasbi tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut.

Selain lurah, Hasbi menyebut ada juga tarif untuk jabatan camat.

"Yang ada isunya (soal tarif) di lurah dan camat," kata dia.

Hasbi menyampaikan, tarif jabatan seharusnya tidak terjadi.

Fraksi PKB akan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan keluhan tersebut.

"Kami akan bicara nanti dengan Pak Gubernur, memberikan masukan-masukan. Jangan Pak Gubernur niatnya baik, di bawahnya enggak baik," ucap Hasbi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku tidak menerima informasi soal jual beli jabatan di lingkungan Pemprov DKI.

Namun, Gembong menyebut isu jual beli jabatan itu bisa saja terjadi dan masuk akal.

"Dengan jumlah yang begitu banyak, 1.125 orang (yang dirombak), kalau ada isu jual beli jabatan, bisa masuk akal. Isu jual beli jabatan bisa saja karena jumlahnya terlalu banyak," tutur Gembong saat dihubungi terpisah.

Gembong tidak bisa memastikan soal ucapan Anies yang menyebut seleksi pejabat dilakukan bertahap, hanya pelantikannya saja yang digelar bersamaan.

Sebab, kenyataan yang terlihat bahwa pelantikan 1.125 pejabat itu dilakukan serentak.