Pemilu 2019

KPU Diteror Hoaks, NasDem Cium Upaya Sistematis Delegitimasi Pemilu

Ada pula isu yang menyebutkan ada surat suara sebanyak 7 kontainer dari Cina tiba di Tanjung Priok, Jakarta dan surat suara tersebut sudah tercoblos.

KPU Diteror Hoaks, NasDem Cium Upaya Sistematis Delegitimasi Pemilu
Tribunnews.com/Amriyono Prakoso
Ketua Badan Pemenang Pemilu NasDem, Effendi Choirie atau sering disapa Gus Choi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mendekati pelaksanaan pencoblosan Pemilu 17 April 2019, diduga ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi pemilu.

Usaha ke arah itu dilakukan dengan menyebarkan hoaks menyangkut Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Sekarang KPU diteror dengan hoaks. Sepertinya ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi pemilu melalui opini agar publik tidak mempercayai KPU dan hasil kerja KPU mengenai Pemilu Serentak 2019 khususnya Pemilihan Presiden," kata Ketua Bappilu NasDem Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi, di Jakarta, Kamis (7/3/2019).

Seperti diketahui baru-baru ini beredar video yang menyebutkan ada surat suara di Sumatera Utara sudah tercoblos pasangan calon nomor 01 Jokowi-Maruf Amin.

KPU Sumatera Utara sigap langsung melaporkan akun Facebook tersebut ke Polda Sumut.

Sebelumnya, ada pula isu yang menyebutkan ada surat suara sebanyak 7 kontainer dari Cina tiba di Tanjung Priok, Jakarta dan surat suara tersebut sudah tercoblos nomor 01.

Berakhirnya Pelarian Penyebar Hoax 7 Kontainer Surat Suara: Berikut 6 Faktanya

KPU Pusat bergegas memeriksa kontainer tersebut dan hasilnya nihil alias hoaks.

Selain itu digoreng pula isu E-KTP untuk orang asing seolah-olah KPU yang membolehkan pemberian E-KTP untuk orang asing. Padahal E-KTP untuk orang asing merupakan perintah Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: ‘Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki E-KTP’. Jadi apa yang salah kalau orang asing punya E-KTP. Inilah kalau elite pikirannya hanya memutarbalikkan fakta. Tidak membaca undang-undang, tetapi sekadar berbunyi. Padahal itu mempertontonkan ketidaktahuannya," kata Ketua DPP NasDem itu.

Justru yang dilarang adalah orang asing pemegang E-KTP tidak mempunyai hak pilih.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved