Pemilu 2019

Dua Baliho Jumbo Caleg di Jalan Mampang Prapatan Dicopot Panwaslu Jakarta Selatan

Dua baliho yang diturunkan itu berasal dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Davin Kirana dan Partai Gerindra Nomor urut 8 Esti Arimi Putri.

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Satrio Sarwo Trengginas

TRIBUNJAKARTA.COM, MAMPANG PRAPATAN - Sebanyak dua baliho caleg yang terpampang di Jalan Mampang Prapatan Raya arah Rasuna Said diturunkan Panwaslu Kota Jakarta Selatan.

Penurunan dua baliho caleg itu lantaran melanggar aturan yang merujuk pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dua baliho yang diturunkan itu berasal dari Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Davin Kirana dan Partai Gerindra Nomor urut 8 Esti Arimi Putri.

Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan, Muchtar Taufiq mengatakan telah menyampaikan kepada para partai politik untuk melakukan pencabutan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan yang berlaku.

"Kita sudah mengirimkan surat tiga minggu yang lalu kepada para semua parpol. 3x24 jam tidak diturunkan maka kita akan tertibkan," bebernya kepada TribunJakarta.com di lokasi pada Rabu (13/3/2019).

Suasana penurunan baliho Davin Kirana dan baliho Esti Arimi Putri di wilayah Mampang Prapatan pada Rabu (13/3/2019).
Suasana penurunan baliho Davin Kirana dan baliho Esti Arimi Putri di wilayah Mampang Prapatan pada Rabu (13/3/2019). (TRIBUNJAKARTA.COM/SATRIO SARWO TRENGGINAS)

Bagi caleg yang bersangkutan bisa melaporkan kepada Bawaslu Jakarta Selatan apabila merasa keberatan dengan penurunan baliho itu.

"Bisa melaporkan ke bawaslu Jakarta Selatan apabila ada caleg yang merasa keberatan dengan penurunan baliho itu," lanjutnya.

Di wilayah Mampang Prapatan, terang Muchtar, ada tiga titik bilboard yang dipasang gambar caleg.

"Sejauh ini di Mampang Prapatan ada tiga baliho yang akan kita tertibkan. Sudah ada dua yang diturunkan karena Jalan Mampang ini menjadi satu di antara Jalan yang tidak dibolehkan ada APK," katanya.

Penulis: Satrio Sarwo Trengginas
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved